/2024/10/21/370341762.jpg "CSIS: Mengatur Pemerintahan Beda dengan Militer, akan Ada Masalah Ego Sektoral")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menilai, dalam mengatur pemerintahan tidak bisa disamakan dengan komando militer.
Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Adinova Fauri menilai, Presiden Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang dari militer, memang dapat mempermudah proses-proses koordinasi kepada menteri dan lembaga atau badan yang jumlahnya cukup banyak.
Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih diisi oleh 109 menteri dan wakil Menteri termasuk kepala badan/lembaga. Perinciannya, kabinet ini terdiri dari tujuh Menteri koordinator, 41 menteri, 56 wakil Menteri, serta 5 pejabat setingkat Menteri.
Baca Juga: Prabowo Diminta Evaluasi Berkala Kabinet Merah Putih dan Tak Ragu Reshuffle Menteri
“Namun, yang perlu diingat adalah bagaimana mengatur pemerintahan itu akan berbeda dengan yang ada di militer yang dapat mungkin satu komando. Karena terutama menteri-menteri dan juga wakil menteri dan juga kepala badan yang ada ini memiliki background berbeda-beda tentunya memiliki kepentingan juga yang berbeda-beda. Baik untuk kepentingan golongan maupun untuk kepentingan partainya misalnya,” tutur Adinova dalam diskusi CSIS, Jumat (25/10).
Di samping itu, biasanya permasalahan klasik yang sering terjadi saat melakukan koordinasi presiden dengan Menterinya adalah ego sektoral.
Menurutnya, dengan semakin banyaknya kementerian maka akan semakin banyak pula ego sektoral yang muncul. Hal ini lanjutnya, perlu juga segera ditangani Prabowo. Seperti satu implikasi dengan implikasi lain, koordinasi dengan penambahan kementerian dan lembaga ini juga akan menambah regulasi.
Baca Juga: Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Ingin Bergabung dengan BRICS
“Kita bisa bayangkan peraturan menteri juga akan semakin banyak, dan ini implikasinya terhadap kepastian berusaha. Sayangnya upaya untuk melakukan reformasi regulasi di era Pak Jokowi itu tidak dibuat secara sistematis sehingga ada implikasi-implikasi turunan ketika dibuat suatu kementerian/lembaga yang cukup banyak terutama dari sisi kepastian berusaha itu tadi,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, isu kepastian berusaha merupakan isu yang sangat penting pada saat ini, terutama di tengah banyaknya atau maraknya PHK, dan menurunnya kelas menengah. Sehingga perlunya penciptaan lapangan kerja yang banyak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
