CORE Ingatkan Risiko Fiskal Muncul pada Semester II Meski Defisit APBN Masih Rendah

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kondisi fiskal Indonesia hingga Mei 2026 memang masih terlihat terkendali. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan rendahnya defisit APBN saat ini karena tantangan yang lebih besar justru berpotensi muncul pada paruh kedua tahun ini.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kondisi fiskal saat ini memang belum menunjukkan tanda-tanda krisis. Defisit APBN hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 180,4 triliun atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih jauh di bawah target defisit tahunan.

Selain itu, keseimbangan primer masih mencatat surplus, yang menunjukkan bahwa pendapatan negara di luar pembayaran bunga utang masih cukup untuk membiayai belanja pemerintah. Penerimaan pajak juga masih tumbuh cukup kuat.

"Saya paham mengapa Pak Purbaya mengatakan kondisinya masih terkendali. Dari sisi itu memang tidak ada tanda-tanda krisis fiskal," ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (5/6).

Namun menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kondisi fiskal saat ini, melainkan apakah kinerja tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun dan dalam beberapa tahun mendatang.

"Tetapi pertanyaan follow up-nya adalah apakah kondisi tersebut bisa dipertahankan sampai akhir tahun dan dalam beberapa tahun ke depan. Di sinilah yang perlu ditelisik lebih dalam," katanya.

Yusuf menyoroti tingginya pertumbuhan belanja pemerintah yang sejauh ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Hingga Mei 2026, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 1.059,3 triliun atau tumbuh 52,6% secara tahunan.

Menurut dia, yang perlu dicermati bukan hanya besarnya belanja, melainkan efektivitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan pola belanja tersebut.

"Belanja pemerintah memang tumbuh sangat tinggi, tetapi pertanyaannya adalah belanja itu digunakan untuk apa dan seberapa berkelanjutan pola tersebut," ujarnya.

Ia menilai strategi percepatan belanja atau front loading yang dilakukan pemerintah pada awal tahun memang dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, strategi tersebut juga menyimpan risiko apabila ruang fiskal semakin terbatas pada semester II-2026.

"Kita melihat adanya percepatan belanja sejak awal tahun. Strategi seperti ini bisa membuat kinerja fiskal terlihat baik pada tahap awal, tetapi risikonya tekanan justru muncul di semester kedua ketika ruang fiskal mulai menyempit," katanya.

Karena itu, Yusuf menegaskan bahwa kekhawatiran utama bukan berada pada posisi defisit APBN saat ini, melainkan arah pergerakan fiskal hingga akhir tahun.

"Jadi yang dikhawatirkan bukan angka defisit bulan Mei, melainkan arah pergerakannya hingga akhir tahun," ujar dia.

Selain itu, Yusuf menilai perhatian terbesar saat ini justru berada pada sisi pembiayaan anggaran. Hingga Mei 2026, realisasi pembiayaan APBN telah mencapai lebih dari separuh target tahunan, mencerminkan pemerintah menarik pembiayaan dengan kecepatan yang relatif tinggi.

Di saat bersamaan, pemerintah juga masih menghadapi beban pembayaran bunga dan pokok utang yang besar.

"Selama ekonomi tumbuh dan penerimaan negara kuat, kondisi ini masih bisa dikelola. Namun ruang geraknya menjadi lebih sempit jika terjadi guncangan eksternal atau perlambatan ekonomi," jelasnya.

Yusuf menambahkan kesehatan fiskal tidak bisa hanya diukur dari rendahnya defisit APBN. Menurutnya, pelaku pasar biasanya melihat indikator yang lebih luas dalam menilai ketahanan fiskal suatu negara.

Ia menyebut kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, tren kenaikan beban bunga utang, kualitas belanja negara, hingga konsistensi kebijakan ekonomi sebagai faktor yang turut diperhatikan investor.

"Karena itu saya kurang setuju jika kesehatan fiskal hanya diukur dari angka defisit yang masih rendah. Pasar biasanya melihat hal yang lebih luas," katanya.

Menurut Yusuf, salah satu indikator yang mencerminkan persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia adalah nilai tukar rupiah.

"Itulah sebabnya pergerakan rupiah sering kali menjadi indikator yang penting. Nilai tukar pada akhirnya mencerminkan bagaimana investor menilai risiko dan kredibilitas kebijakan ke depan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News