Pemerintah Perluas Basis Pajak 2027, Pemilik Rumah Kontrakan Jadi Sasaran

Kamis, 06 Agustus 2026 / 16:12 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah berencana memperluas basis perpajakan pada 2027 dengan menyasar kelompok wajib pajak yang dinilai belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal (KONTAN/Panji Indra)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana memperluas basis perpajakan pada 2027 dengan menyasar kelompok wajib pajak yang dinilai belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah dan memperoleh penghasilan dari penyewaan properti.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perpajakan yang disiapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 guna meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi kepatuhan pajak.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan mengatakan, perluasan basis perpajakan akan difokuskan pada sektor maupun kelompok wajib pajak yang selama ini dinilai belum membayar pajak secara optimal.

"Kebijakan tahun 2027 terkait perpajakan, tentunya kita berupaya memperluas basis perpajakan. Sektor-sektor, kelompok yang belum optimal pembayaran pajaknya, ini akan kita optimalkan," ujar Rofyanto dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027, Kamis (6/8/2026).

Sebagai ilustrasi, Rofyanto menyinggung masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah. Menurutnya, tidak semua rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal oleh pemiliknya. Sebagian di antaranya kemungkinan disewakan atau dikontrakkan sehingga menghasilkan pendapatan yang seharusnya menjadi objek pajak.

"Contohnya, kalau misalkan orang punya rumah lebih dari satu, tidak mungkin juga rumahnya itu ditinggali semua. Pasti ada yang disewakan, ada yang dikontrakkan," kata dia.

Selain memperluas basis pajak, pemerintah juga akan meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi untuk memperkuat kepatuhan perpajakan. Integrasi data antarlembaga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi wajib pajak sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Di sisi lain, pemerintah terus menyempurnakan sistem Coretax agar dapat mendukung analisis data perpajakan secara lebih menyeluruh.

"Pemerintah sekarang ini sedang mengembangkan Coretax, ini terus diperbaiki, disempurnakan, untuk bisa melakukan analisis data perpajakan secara menyeluruh," ujar Rofyanto.

Ia menjelaskan, pemanfaatan data perpajakan yang terintegrasi dengan data perekonomian akan memudahkan pemerintah melakukan benchmarking terhadap profil wajib pajak. Dengan demikian, potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih akurat dan berbasis data.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News