Chatib Basri: Tantangan Deregulasi Ekonomi Justru Datang dari Birokrasi

Senin, 28 Juli 2025 / 17:55 WIB

ILUSTRASI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Muhammad Chatib Basri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Reporter: Indra Khairuman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Upaya deregulasi ekonomi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dari dalam sistem birokrasi.

Meski gagasan deregulasi telah dibahas selama puluhan tahun, hambatan yang sama terus muncul, menandakan perlunya kerja keras untuk mendorong perubahan kebijakan yang nyata.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri menyampaikan bahwa pemikiran mengenai deregulasi tetap relevan hingga kini, meski telah digaungkan sejak era Dr. Sjahrir.

Dalam peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia, Senin (28/7/2025), Chatib menyatakan bahwa ia merasa bangga sekaligus sedih melihat realitas tersebut.

“Dalam deregulasi, resistensi tidak datang dari pelaku usaha, tapi dari birokrasi. Karena saat birokrasi kehilangan kekuasaan, ia juga kehilangan akses terhadap uang,” ujar Chatib, dikutip dari Kontan.co.id.

Menurut Chatib, persoalan utama di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan dana, tetapi bagaimana masalah diubah menjadi peluang ekonomi.

“Bisnis yang paling menguntungkan di negeri ini adalah yang berkaitan dengan masalah. Kalau Anda bisa menciptakan persoalan, Anda bisa menciptakan uang dari situ,” katanya.

Ia menekankan bahwa meskipun ide deregulasi terus didorong, nyatanya belum banyak kemajuan berarti sejak pertama kali diwacanakan puluhan tahun lalu.

“Selama 45 tahun kita mengulang isu yang sama, dan itu belum bisa diselesaikan,” tegas mantan Menteri Keuangan itu.

Chatib juga menyoroti bahwa resistensi terhadap perubahan kebijakan sering kali justru berasal dari dalam institusi pemerintahan itu sendiri, bukan dari eksternal.

“Pak Menteri Kesehatan di sini, Pak Budi Sadikin, pasti bisa bercerita bagaimana resistensi itu justru muncul dari dalam,” pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ekonomi melalui deregulasi membutuhkan komitmen kuat dan kemauan politik untuk melawan resistensi struktural dari dalam birokrasi.