Celios : Struktur Organisasi Danantara Harus Dominan dari Profesional

Rabu, 19 Februari 2025 / 20:05 WIB

ILUSTRASI. Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). BPI Danantara telah dibentuk melalui pengesahan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN. ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong sosok profesional mesti dominan dalam struktur organisasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, Danantara sebagai super investment vehicle untuk menarik kerja sama internasional. Artinya pembelajaran tata kelola dan Good Corporate Governance (GCG) yang sudah dilakukan INA sebelumnya menjadi hal yang penting.

"Sejak awal kita sudah sarankan proporsi board yang berasal dari profesional harus dominan. Bisa terjadi conflict of interest jika diisi politisi misalnya dalam struktur board director," ujar Bhima saat dihubungi Kontan, Rabu (19/2).

Bhima mengingatkan bahwa reputasi Danantara berisiko menurun jika diisi politisi. Sebab, adanya Danantara berpotensi menarik minat kerja sama dengan SWF dari negara lain seperti SWF dari Timur Tengah atau SWF Norwegia.

Bhima juga menyoroti potensi korupsi karena kerugian Danantara bukan kerugian negara. Pada akhirnya ini mempertaruhkan BUMN yang sudah dikonsolidasikan di dalam Danantara.

Artinya, jika pengelolaan Danantara kurang profesional, efeknya berpengaruh ke kinerja pada BUMN - BUMN yang asetnya dikonsolidasikan.

"Sementara Prabowo salah ketika eks presiden, ormas jadi pengawas. Ngga begitu caranya," ucap Bhima.

Bhima menilai sudah benar adanya investment vehicle lebih baik dr INA SWF yang berupa Danantara.

"Tapi kok jadinya statementnya lebih ke arah Danantara menjadi mesin politik. Ini harus diluruskan kembali apalagi ekspektasi dari para investor untuk kerja sama dengan Danantara tinggi," jelas Bhima.

Seperti diketahui, dalam draf RUU BUMN yang telah disahkan DPR, disebutkan dalam Pasal 3L bahwa organ badan BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Lalu, dalam pasal 3M menyebutkan bahwa Dewan pengawas terdiri atas Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh presiden, sebagai anggota.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Selanjutnya pada pasal 3Q menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat dan komite. Komite paling sedikit terdiri atas komite audit, komite etik, dan komite remunerasi dan sumber daya manusia.

Berikutnya, dalam pasal 3R menyebutkan bahwa Badan Pelaksana berjumlah 6 orang dari unsur profesional. Salah satu anggota Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan.

Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Adapun masa jabatan anggota Badan Pelaksana adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.