Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan langsung untuk mengatasi premanisme 'jatah' proyek yang dianggap menghambat investasi di dalam negeri.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menjelaskan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap berbiaya tinggi untuk investasi.
Masalahnya hal itu bukan karena kondisi makro ekonomi, tapi juga masalah pemerasan di lapangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum di kawasan industri.
"Segala bentuk pemerasan, baik yang dilakukan preman ataupun pengusaha lokal dengan cara meminta jatah proyek merupakan cost bagi investor untuk berinvestasi ke Indonesia," kata Nailul pada Kontan.co.id, Rabu (14/5).
Nailul mengingatkan biaya tersebut merupakan biaya yang seharusnya bisa lebih rendah, tapi dianggarkan lebih tinggi karena sebagai biaya perizinan tidak resmi.
Baca Juga: Presiden Didesak Turun Tangan Sikat Aksi Premanisme Proyek Investasi
Kondisi ini juga berdampak terhadap nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Dampaknya, Indonesia dianggap negara yang kurang menarik untuk berinvestasi.
"Ini yang membuat saya berfikir kasus seperti ini harus di bawa ke rapat yang lebih serius. Prabowo harus turun tangan secara langsung jika perlu," ujar Nailul.
Lebih lanjut, Nailul juga menyoroti dugaan pemalakan atas proyek anak usaha PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA), yaitu PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon.
Kasus yang tersebar di sosial media ini mendapatkan perhatian lantaran ada beberapa oknum salah satunya mengatasnamakan Kadin Daerah Cilegon yang meminta 'jatah' dari pembangunan proyek startegis nasional (PSN) itu.
Nailul menyayangkan hal itu dilakukan langsung oleh oknum Kadin daerah yang dianggap menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dalam negeri.
Padahal, kedudukan Kadin pun ditegaskan oleh Undang-Undang yang secara politik bisa diatur oleh pemerintah ataupun DPR.
Untuk itu, saat pemerintah memiliki program Kadin seharusnya memberikan dukungan sebagai wakil pemerintah dari perwakilan dunia usaha.
"Sangat memalukan apabila Kadin tidak mendukung agenda pemerintah, termasuk memberantas pemerasan dan prenisme. Justru ada anggota kadin yang menjadi premannya," pungkas Nailul.
Baca Juga: Marak Modus Premanisme 'Jatah' Proyek, Kadin Sebut Bisa Hambat Investasi
Selanjutnya: SPMB Jakarta 2025: Simak Syarat dan Cara Daftarnya untuk Jenjang TK hingga SMA
Menarik Dibaca: Kementerian UMKM dan Lazada Latih 150 Pelaku Usaha Padang Memasuki Dunia Digital
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
