Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) membahas hal terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Bidang Pertanahan.
Fokus dalam pertemuan kali ini adalah peran Kementerian ATR/BPN sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan informasi kepemilikan tanah.
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, menyebut pertemuan koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN merupakan hal yang strategis dalam rangka menegakkan rezim pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Baca Juga: KPK akan mengikuti gelar perkara kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra
Kerjasama antara PPATK dengan Kementerian ATR/BPN diyakini akan membantu melancarkan informasi mengenai kepemilikan tanah, serta peningkatan kepatuhan pelaporan dari PPATK, baik Notaris atau Camat.
“Jual-beli tanah dan properti merupakan salah satu sektor yang berisiko digunakan untuk pencucian uang,” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (26/8).
Dian menambahkan, koordinasi yang intens dengan Kementerian/Lembaga terkait menjadi prioritas PPATK saat ini, dalam menerapkan pendekatan analisis dan pemeriksaan intelijen keuangan PPATK yang lebih sistemik. Hal ini dilakukan guna memecahkan persoalan kejahatan pencucian uang dan kejahatan keuangan terkait lainnya secara lebih menyeluruh dan terintegrasi.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyambut baik koordinasi yang telah dilakukan antara Kementerian ATR/BPN dan PPATK. Sofyan menyebut pertemuan ini akan menjadi masukan guna melakukan pengawasan secara lebih efektif atas pelaksanaan tugas PPAT.
Baca Juga: Menyoal Pengawasan Industri Keuangan
Ia juga meyakini bahwa implementasi program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme akan memberikan perlindungan bagi PPAT. “Sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas profesi PPAT,” kata Sofyan.
Sofyan komitmen untuk bertindak lebih tegas dalam meningkatkan tata kelola PPAT. Termasuk kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.
