Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
“Dalam melakukan pembahasan undang-undang, harus melihat realita di lapangan, saat ini produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan industri. Perlu ada kajian akademis yang jelas, DPR harus mengecek langsung ke lapangan apa yang terjadi, karena ada jenis yang memang belum bisa disediakan dalam negeri,” jelas Hariyadi.
"Jika industri harus dikenakan sanksi karena mengimpor bahan baku yang tidak dapat dicukupi dalam negeri, hal ini rasanya tidak adil. RUU Pertembakauan sebaiknya difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas pertanian tembakau dan kesejahteraan petani,” ungkap Hariyadi.
Menurut Willem Petrus Riwu Direktur Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian, jika produksi dalam negeri belum mencukupi dan impor dibatasi, akan menjadi masalah. "Tentu industri akan dirugikan," katanya.
Willem menegaskan, untuk mengembangkan lahan tembakau di Indonesia, memerlukan waktu yang tak sebentar. Sehingga tidak serta-merta kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Selain itu, mengenai wacana DPR untuk membatasi kepemilikan asing, Willem menilai hal ini sangat kontraproduktif. Di UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing sudah diatur tentang investor asing.
"Kepemilikan dari penanaman modal asing itu tidak menyalahi aturan, kok. Kasihan dong BKPM yang sudah bersusah payah ke luar negeri untuk mengajak investor asing menanamkan modal di Indonesia. Kalau dilarang atau dibatasi sepihak, tentu jadi kontraproduktif," jelasnya. (Sanusi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
