kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.333.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Butuh Rp 100 triliun, pemerintah segera rilis ORI


Senin, 29 Agustus 2016 / 20:35 WIB
Butuh Rp 100 triliun, pemerintah segera rilis ORI


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Setelah menerbitkan Sukuk Tabungan, pemerintah berencana menerbitkan obligasi ritel (ORI) dalam waktu dekat. Namun pemerintah mengaku tidak akan memperbesar jumlah penerbitan surat utang tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengatakan, penerbitan ORI rencananya akan dilakukan akhir September atau awal Oktober mendatang. Meski masih belum mau menyebutkan target penerbitan, Robert tidak ada urgensi untuk memperbesar jumlah penerbitan.

"Lelang-lelang sampai akhir tahun masih banyak. Jadi tidak ada urgensi untuk meng-upsize," kata Robert, Senin (29/8).

Adapun hingga akhir tahun pemerintah masih harus menerbitkan SBN sebesar Rp 100 triliun dari target penerbitan SBN bruto pada tahun ini sebesar Rp 628 triliun untuk menutup defisit anggaran tahun ini.

Sekadar tahu, pemerintah pada tahun ini ingin memperbesar porsi SBN ritel guna mengurangi porsi kepemilikan surat utang oleh asing. Tahun ini, pemerintah menerbitkan empat jenis SBN ritel, yaitu saving bond ritel, sukuk ritel (sukri), sukuk tabungan, dan ORI. Sementara tahun lalu, pemerintah hanya menerbitkan sukri dan ORI.

Sementara itu, hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan Saving Bond Ritel sebesar Rp 3,91 triliun, Sukri Rp 31,5 triliun (lebih besar dari tahun lalu Rp 21,9 triliun), dan Sukuk Tabungan yang ditargetkan 2 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Scenaider Siahaan sebelumnya juga mengatakan, terbuka peluang penerbitan ORI tahun ini lebih rendah dari tahun lalu yang sebesar Rp 27,4 triliun. Sebab, pihaknya akan memenuhi kebutuhan instrumen investasi dana-dana repatriasi dari kebijakan Tax Amnesty.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×