Reporter: Handoyo | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kalangan buruh tetap menolak penetapan besaran iuran jaminan pensiun sebesar 8%. Iuran pensiun dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut dinilai tidak akan relevan dengan kondisi perekonomian pada saat pensiun mendatang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, menolak dengan keras penetapan besaran iuran jaminan pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah. "Dengan tren kenaikan harga yang melambung tinggi, tidak masuk akal perhitungan itu," katanya, Rabu (8/4).
Said menghitung, bila saat ini buruh usia 30 tahun dengan rata-rata gaji Rp 3 juta per bulan dan perhitungan kenaikkan gaji hingga 10% per tahun, maka ketika mendekati pensiun gajinya meningkat menjadi sekitar Rp 7,5 juta.
Bila benefit yang didapatkan oleh buruh ketika pensiun sebesar 20% dari gaji terakhir sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, maka pada saat pensiun seorang buruh hanya mendapatkan dana pensiun Rp 1,5 juta.
Oleh karena itu, KSPI ngotot meminta pemerintah menaikkan iuran jaminan pensiun menjadi 12%. Pembagiannya, 9% dibayarkan pihak pemberi kerja dan 3% pekerja. Selain itu, benefit yang diperoleh pekerja juga ditingkatkan menjadi 50%-60% gaji terakhir.
Said membandingkan, saat ini di negara lain seperti Singapura, Jepang jaminan pensiun bagi karyawan sudah tinggi. Oleh karena itu pihaknya mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran pada bulan Mei mendatang bila usulan tersebut tidak disetujui.
Selain itu, Said khawatir bagi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan jaminan pensiun yang baik seperti Freeport dan Panasonic akan menjadi kacau. "Jangan sampai ini kondisinya seperti BPJS Kesehatan," kata Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
