Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) makin marak. Masifnya pemaikaian AI ini bisa mendatangkan peluang bagi sektor perpajakan.
Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat menyebut, maraknya pemanfaatan platform AI seperti ChatGPT, Midjourney, Suno, hingga Copilot dalam berbagai lapisan masyarakat, membuka potensi penerimaan pajak baru yang masih belum tergarap secara optimal.
Pasalnya, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, hingga kreator konten profesional kini menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bahkan menciptakan sumber penghasilan baru.
"Namun, di balik kemajuan ini, muncul pertanyaan mendasar: sudahkah negara hadir untuk mengelola potensi pajak dari ekosistem AI ini?," ujar Ariawan dalam keterangannya, Jumat (9/5).
Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Strategi Tingkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Ariawan menyoroti kemunculan ekosistem ekonomi kreator berbasis AI sebagai transformasi nyata dalam lanskap ekonomi digital.
Dengan memanfaatkan platform seperti ChatGPT Plus untuk menulis skenario, Midjourney untuk menciptakan visual, hingga Suno untuk menghasilkan musik, para kreator Indonesia kini mampu memproduksi konten secara mandiri dan memonetisasinya di platform seperti YouTube, TikTok, dan Spotify.
Berdasarkan data SimilarWeb 2024, Indonesia termasuk dalam lima besar negara pengguna ChatGPT terbanyak di dunia. Sementara itu, YouTube mencatat peningkatan sebesar 200% dalam unggahan video berbasis AI di Asia Tenggara sepanjang 2023.
"Ini menjadi indikator masifynya penetrasi teknologi AI dan potensi pendapatan digital yang menyertainya," kata Ariawan.
Menurut Ariawan, ada dua sumber utama potensi pajak dari fenomena ini. Pertama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan AI berbasis langganan melalui skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Layanan seperti ChatGPT Plus, Midjourney, dan Suno mengenakan biaya langganan dalam dolar AS. Jika diasumsikan terdapat satu juta pengguna AI berbayar di Indonesia dengan rata-rata pengeluaran US$ 20 per bulan, nilai transaksi bulanan mencapai US$ 20 juta atau sekitar Rp 330 miliar.
Dengan tarif PPN 11%, potensi penerimaan negara mencapai Rp36,3 miliar per bulan.
"Namun, kenyataannya, belum semua platform AI masuk dalam daftar pelaku usaha PMSE yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, potensi PPN dari langganan tersebut belum tertagih secara optimal," ujar Ariawan.
Kedua, potensi Pajak Penghasilan (PPh) dari para kreator konten berbasis AI. Hitungan Ariawan, seorang kreator bisa meraup US$ 1.000 hingga U$ 3.000 per bulan dari konten yang dibuat dengan bantuan AI.
Namun, Ariawan mengingatkan bahwa tanpa sistem pelaporan dan pelacakan yang memadai, potensi penerimaan PPh ini bisa dengan mudah lolos dari pengawasan fiskus.
Baca Juga: Dirjen Pajak Sebut Implementasi TER Jadi Penyebab Penerimaan Pajak Jeblok di 2025
Laporan Work Trend Index 2024 dari Microsoft dan LinkedIn menunjukkan bahwa 92% pekerja pengetahuan (knowledge workers) di Indonesia telah menggunakan AI generatif dalam aktivitas kerja mereka—angka tertinggi di dunia, melampaui rata-rata global (75%) dan Asia Pasifik (83%).
"Dengan kata lain, Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat adopsi AI generatif tertinggi di dunia," imbuh Ariawan.
Ariawan menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengelola dan memaksimalkan potensi fiskal dari ekonomi AI. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperluas cakupan PMSE hingga membangun sistem pelacakan transaksi digital yang akurat.
Selanjutnya: Great Eastern Bidik Premi Asuransi Properti Rp 533 Miliar di 2025
Menarik Dibaca: Ekonom Sarankan Ini Agar Kinerja Waskita Optimal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
