Buruh Kembali Demo Kamis Besok (15/1), Empat Tuntutan Upah hingga UU Ketenagakerjaan

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan kembali menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis (15/1/2026).

Sekitar 500–1.000 buruh dijadwalkan turun ke jalan untuk menekan pemerintah pusat dan daerah agar memenuhi tuntutan pengupahan serta menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di bidang ketenagakerjaan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 30 Desember 2025 dan 8 Januari 2026 yang dinilai belum membuahkan hasil konkret.

“Oleh karena itu, buruh kembali turun ke jalan untuk menyuarakan empat isu utama yang menyangkut hajat hidup jutaan pekerja dan masa depan demokrasi di Indonesia,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Rabu (14/1/2026).

Tuntutan pertama ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta agar merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta atau setara 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Selain itu, buruh juga meminta penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) minimal 5% di atas KHL.

Menurut KSPI, struktur pengupahan saat ini belum mencerminkan tingginya biaya hidup di ibu kota.

“Dalam kondisi biaya hidup seperti sekarang, tidak mungkin buruh bisa hidup layak dengan upah Rp5–7 juta,” kata Said Iqbal.

KSPI dan Partai Buruh juga mendesak DPR RI untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta guna meminta penjelasan terkait kebijakan pengupahan tersebut.

Sebagai alternatif, buruh mengusulkan pemberian subsidi upah sebesar Rp200.000 per bulan selama satu tahun bagi pekerja penerima upah minimum, apabila pemerintah daerah beralasan terbatas oleh regulasi.

Tuntutan kedua menyasar Gubernur Jawa Barat terkait perubahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah.

KSPI menilai kebijakan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa UMSK tidak dapat diubah oleh gubernur.

“Karena itu, KSPI dan Partai Buruh meminta DPR RI memanggil Gubernur Jawa Barat untuk dimintai pertanggungjawaban,” ujar Said Iqbal.

Tuntutan ketiga, yang disebut sebagai tuntutan utama, adalah desakan kepada DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai Putusan MK Nomor 168 Tahun 2024. Putusan tersebut mewajibkan pemerintah dan DPR membentuk UU ketenagakerjaan baru paling lambat Oktober 2026.

“Jika hingga Oktober 2026 undang-undang tersebut tidak disahkan, maka DPR dan pemerintah secara terang-terangan telah melanggar konstitusi,” tegas Said Iqbal.

Sementara itu, tuntutan keempat berkaitan dengan penolakan rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. KSPI dan Partai Buruh menilai mekanisme tersebut berpotensi memperkuat praktik politik uang dan melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh.

“Kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung tunduk pada kepentingan elite politik dan pemilik modal, bukan pada rakyat,” kata Said Iqbal.

Aksi buruh dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR RI dan dilanjutkan menuju Kementerian Ketenagakerjaan sekitar pukul 15.00 WIB.

Demonstrasi ini diproyeksikan menjadi ujian bagi pemerintah dan DPR dalam merespons tuntutan buruh terkait upah layak, kepastian hukum ketenagakerjaan, serta arah demokrasi di tingkat daerah.