Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada 30 September, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengimbau kaum buruh untuk tidak terlibat.
“Kita fokus pada dialog dengan pemerintah dan DPR untuk mengubah UU Cipta Kerja (Ciptaker) sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Jumhur dalam keterangannya saat forum dialog dengan sejumlah aktivis di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).
Jumhur menilai pemerintah saat ini membuka peluang bagi buruh untuk menyuarakan aspirasi secara konstruktif.
Baca Juga: Buruh akan Demo 30/9/2025 Tuntut Upah Naik 10,5%, Cek UMP 2025 & Perhitungan 2026
Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, telah mempersilakan UU Ciptaker dibenahi agar tidak terlalu pro-kapitalistik, sementara DPR memberi ruang dialog.
Hal ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menanggapi putusan MK dengan menerbitkan Perppu untuk melegalkan UU yang dibatalkan.
“Kurang dholim apa pemerintahan sebelumnya sampai menerbitkan Perppu untuk memberlakukan UU Ciptaker yang dibatalkan MK,” ungkap Jumhur.
Ia menekankan, buruh harus bergerak dengan strategi sendiri, bukan mengikuti provokasi pihak lain. Hingga kini, sekitar 200 federasi dan 21 konfederasi telah terlibat dialog dengan DPR RI.
Dukung Program Pemerintah Pro-Rakyat
Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo, Jumhur menilai Presiden bekerja keras untuk menyelesaikan masalah warisan pemerintah sebelumnya.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menangani kemiskinan dan kelaparan kronis.
Baca Juga: Buruh Bakal Gelar Aksi di DPR 30 September 2025, Tuntut Upah Naik 10,5%
“Kaum buruh seharusnya membantu pelaksanaan MBG agar berhasil, sekaligus mengawasi penyimpangan yang terjadi,” ujar Jumhur, seraya menyinggung kenaikan harga gabah dan upah minimum 6,5% yang memberi manfaat bagi petani dan buruh.
Ia menegaskan, buruh tetap akan mengawasi program-program pemerintah dan memiliki cara sendiri jika terjadi perubahan kebijakan.
Jumhur juga setuju dengan aktivis bahwa Presiden Prabowo perlu memutus koneksi dengan pemerintahan sebelumnya.
Dialog ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo oleh SINKOS (Sinergi Konstruktif) dan dihadiri sejumlah tokoh seperti Faisal Assegaf (aktivis 98), Setyo Purwanto (Prodem), Edi Mulyadi (wartawan senior), Aznil Tan (Aktivis Migran Watch), TB Massa (Dosen Universitas Nasional), dan Ruslan Buthon.
Selanjutnya: 5 Zodiak yang Gampang Move On Setelah Putus Cinta, Aries Salah Satunya
Menarik Dibaca: 5 Zodiak yang Gampang Move On Setelah Putus Cinta, Aries Salah Satunya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
