Reporter: Nindita Nisditia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, beberapa badan usaha milik negara (BUMN) pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur, terlihat mengalami peningkatan utang baru hingga kuartal II-2023.
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, tercatat ada delapan perseroan terbatas (PT) dari BUMN pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur, mengalami peningkatan utang baru yang ditotal dari tahun 2015 hingga kuartal I dan II tahun ini.
Adapun dari tahun 2015 hingga kuartal II 2023, PT PLN mencatatkan utang baru sebesar Rp 361 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp 83,7 triliun, dan PT KAI sebesar Rp 67,9 triliun.
Sementara itu, perusahaan dengan utang baru hingga kuartal I 2023 di antaranya ada PT Pertamina dengan total tertinggi, yakni Rp 655 triliun, diikuti oleh PT Wasita Karya sebesar Rp 393 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp 75,6 triliun, dan PT Adhi Karya sebesar Rp 27,8 triliun.
Baca Juga: Lolos Gugatan Pailit, Waskita Karya (WSKT) Kebut Proyek Bendungan Bener di Purworejo
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, peningkatan utang pada beberapa BUMN pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur, memang ada yang terbilang cukup tidak aman, terlebih beberapa BUMN juga tercatat membutuhkan penyertaan modal negara (PMN).
"Jadi ini juga salah satunya dari isu governance di masa lampau yang memang kurang prudent," kata Riefky kepada Kontan.co.id, Senin (28/8).
Riefky berpendapat, peningkatan utang pada BUMN pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur, sepatutnya bukan masalah, asal penggunaannya yang produktif dan menghasilkan nilai ekonomi.
Ke depannya, dia mengimbau agar pengelolaan BUMN pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur, bisa lebih pruden dari sisi pemerintahan.
Baca Juga: Ide Konsolidasi Maskapai Udara BUMN Bangkit Lagi
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, secara umum utang-utang BUMN karya tidak bisa semuanya dikatakan aman. Menurutnya, ada beberapa BUMN karya yang memang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki laporan keuangannya.
Yusuf melihat, perlu adanya antisipasi dari peningkatan utang BUMN pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur.
Dia mengatakan, income streaming yang sudah dicanangkan ketika BUMN karya membangun sebuah proyek infrastruktur harus dipastikan bisa berjalan sebagaimana time line yang diatur.
"Katakanlah misalnya untuk infrastruktur jalan tol tentu ada hitungan sampai berapa tahun kemudian jalan tol sudah bisa menghasilkan keuntungan dan menutupi modal pembangunan dari jalan tol itu sendiri," ucap dia.
Yusuf menilai, hal tersebut dapat mendorong potensi pengembalian keuntungan dari proyek infrastruktur yang harus dilihat untuk pembangunan infrastruktur di tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: Punya Prospek Positif, Analis Rekomendasikan Saham BUMN Unggulan Ini
Ke depannya, Yusuf menyarankan agar pembangunan infrastruktur perlu didorong untuk lebih banyak menggunakan pembiayaan yang sifatnya campuran (blended financing).
Dengan pembiayaan campuran, menurutnya metode ini dapat mengurangi atau membagi risiko pembangunan infrastruktur keberagaman entitas, sehingga tidak terpaku pada entitas BUMN karya milik pemerintah saja.
Sebagai informasi, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2024, PMN PT Hutama Karya adalah yang tertinggi, yakni dengan total Rp 105,1 triliun, diikuti PT PLN dengan total Rp 50,1 triliun, PT Pertamina sebesar Rp 28,4 triliun, PT Waskita Karya sebesar Rp 24,4 triliun, dan PT Adhi Karya sebesar Rp 3,4 triliun.
Sementara PMN yang tercatat hingga kuartal II tahun ini di antaranya ada PT KAI sebesar Rp 12,5 triliun, PT Pembangunan Perumahan sebesar Rp 2,3 triliun, dan PT Wijaya Karya sebesar Rp 4,0 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
