Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Respon positif diberikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi dan pertambangan terhadap sepuluh instruksi pemerintah untuk menghadapi krisis finansial.
Tiga dari sepuluh instruksi itu terkait erat dengan BUMN. Yaitu, seluruh BUMN wajib menempatkan valas di bank dalam negeri dan membuat laporan mingguan; kemudian diminta mempercepat pelaksanaan proyek yang telah mendapat komitmen pembiayaan bilateral atau multilateral; serta BUMN tidak boleh memindahkan dana dari satu bank ke bank lain.
Sebelum pemerintah mengumumkan 10 langkah untuk mengendalikan krisis, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil sudah menggelar rapat koordinasi dan menyosialisasikan rancangan kebijakan tersebut dengan seluruh petinggi BUMN.
"Minggu lalu PLN sudah diajak rapat oleh Menteri Negara BUMN. Hal-hal tersebut sudah dilakukan oleh PLN dan kita tinggal mengendalikannya," ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar melalui pesan singkatnya.
Ditambahkan Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara, "Sekarang ini kalau PLN mengalami kelebihan kas, pasti disimpan di dalam negeri. Memang seluruh BUMN itu adalah pengguna valas paling besar di Indonesia. Mungkin yang paling besar adalah Pertamina karena mereka menggunakannya untuk mengimpor BBM," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Tiga BUMN Belum Mulai Buy Back Saham
BUMN Baru Pakai Dana Buy Back Kurang 1%
