kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45941,38   4,90   0.52%
  • EMAS1.029.000 0,19%
  • RD.SAHAM -0.04%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Bukan pajak, ini yang mau diatur Kemenhub soal transportasi sepeda


Kamis, 02 Juli 2020 / 04:25 WIB
Bukan pajak, ini yang mau diatur Kemenhub soal transportasi sepeda
ILUSTRASI. Kemenhub membantah akan memungut pajak sepeda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa waktu belakangan, isu kalau pemerintah berencana mengenakan pajak sepeda kepada para pemilik sepeda di Indonesia (sepeda kena pajak) ramai dibahas. Kabar tersebut sudah dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam beberapa pekan terakhir, bersepeda memang menjadi salah satu jenis olahraga yang jadi pilihan favorit warga saat pandemi virus corona. Bersepeda diyakini merupakan olahraga yang mampu menjaga kebugaran tubuh sebagai benteng pertahanan terhadap Covid - 19. Jumlah penjualan sepeda juga mengalami peningkatan tajam. Imbasnya di jalanan berbagai daerah, pengguna sepeda melonjak drastis.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, menegaskan pihaknya memang tengah menggodok aturan mengenai sepeda. Tujuannya guna memberikan aspek keamanan pada pengguna sepeda, bukan terkait pengenaan pajak (wacana pajak sepeda).

Baca Juga: Bantahan Kemenhub: Tidak benar kami bakal pungut pajak sepeda

"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda (sepeda kena pajak). Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat," jelas Adita dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Diungkapkan Adita, pengguna sepeda melonjak drastis sejak pandemi corona. Perlu ada aturan khusus saat jalanan semakin dijejali pesepeda agar menciptakan rasa aman. Dia mencontohkan, aturan mengenai sepeda antara lain kewajiban alat pemantul cahaya untuk meningkatkan keamanan pengguna sepeda di jalan karena berbaur dengan kendaraan bermotor.

Baca Juga: Asik! Harga sepeda gunung Pacific ada yang dibanderol Rp 4 jutaan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda. “Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucap dia.

Baca Juga: Kemenhub buka wacana memungut pajak dari pesepeda

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung Complete Three Statement Modeling

[X]
×