Bukan Instruksi Presiden, Mensos: Penonaktifan PBI-JKN Berdasarkan Desil 1–5

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Saat ini, kuota nasional PBI-JKN ditetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa yang didistribusikan ke kabupaten dan kota.

Jika terjadi kekurangan kuota di daerah, kepala daerah dapat mengajukan usulan penambahan kepada Kementerian Sosial untuk ditetapkan lebih lanjut.

Mensos juga menegaskan bahwa kepala desa, bupati, dan wali kota memiliki kewenangan memperbaiki serta mengusulkan pembaruan data penerima bantuan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan pemerintah.

Komitmen Data Akurat dan Tepat Sasaran

Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan BPS membuka ruang partisipasi luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki data.

Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JKN, semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Tonton: BI Siapkan Rp185,6 Triliun Uang Tunai untuk Ramadan dan Idul Fitri 2026

Mensos berharap seluruh kepala daerah dapat menyampaikan informasi secara utuh dan sesuai fakta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Selanjutnya: Besok (17/2) Imlek, Sektor Saham Ini Diprediksi Cuan Pada Tahun Kuda Api

Menarik Dibaca: Jadwal KRL Solo-Jogja pada 16-20 Februari 2026, Simak Jam Malamnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Menkeu Purbaya Ungkap 41% Penerima PBI JKN Bukan Kelompok Miskin

Nasional

Sebanyak 11 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Pasien Cuci Darah Terdampak

Nasional

Menkeu Purbaya Sentil Penonaktifan PBI JKN yang Bikin Warga Kaget

Nasional

Kemensos Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN untuk Penderita Penyakit Kronis

Nasional

Status BPJS PBI Anda Dinonaktifkan? Ini Cara Aktivasinya Kembali

Nasional

BPJS Kesehatan: Nonaktifnya PBI JKN Ditentukan Kemensos, Ini Cara Mengaktifkan Lagi

Video Terkait

Naik Kelas BPJS Kesehatan, Benarkah Selalu Mahal? Ini Penjelasannya