Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah akan menggeber pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Caranya dengan menaikkan anggaran pengadaan lahan infrastruktur yang dialokasikan di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Direktur LMAN, Rahayu Puspasari mengatakan, anggaran pengadaan lahan akan dinaikkan Rp 12 triliun. Alhasil, dengan kenaikan alokasi anggaran tersebut, anggaran pengadaan lahan di LMAN hanya mencapai Rp 20 triliun akan naik menjadi Rp 32 triliun.
"Tambahan itu dimintakan untuk masuk dalam APBN- P 2017," katanya kepada KONTAN, Minggu (16/7) malam.
Rahayu mengatakan, kenaikan anggaran pengadaan lahan tersebut diajukan dengan dua alasan. Pertama, adanya peningkatan nilai tanah yang di luar perkiraan. Sedangkan alasan kedua, perubahan jumlah prioritas proyek strategis nasional.
Pemerintah melalui Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 15 Juni 2017 lalu merubah jumlah proyek strategis nasional yang akan mereka kerjakan.
Dalam revisi tersebut, mereka memasukkan 55 proyek baru ke dalam prioritas mereka dan mengeluarkan 20 proyek yang sudah selesai dan 15 proyek lainnya karena sulit untuk dimulai sebelum 2018.
Proyek tambahan tersebut antara lain: Tol Yogyakarta- Solo sepanjang 40,5 kilometer, Tol Semarang- Demak sepanjang 24 kilometer dan Tol Sigli Banda Aceh. Rahayu mengatakan, peningkatan jumlah proyek strategis tersebut telah menaikkan anggaran kebutuhan lahan.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, kenaikan anggaran anggaran tersebut akan mempercepat pengadaan lahan untuk infrastruktur.
Cuma Basuki mengatakan, walau akan ditingkatkan, penggunaan anggaran pengadaan lahan di LMAN saat ini perlu perbaikan. Catatan tersebut, terkait pencairan dana talangan yang telah dibayarkan oleh badan usaha dan ditagihkan ke LMAN.
Basuki bilang, sampai dengan pekan kemarin total klaim dana talangan yang sudah diajukan badan usaha sudah mencapai Rp 9 triliun. Tapi dari total tagihan tersebut yang bisa dicairkan baru sekitar Rp 3 triliun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya akan berkomunikasi dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
