Reporter: Hans Henricus , Irma Yani | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pemerintah mesti menjaga kondisi ekonomi selama semester kedua 2010 sehingga target pertumbuhan di atas 5% bisa tercapai. Salah satu caranya adalah tidak membuat kebijakan yang memicu gejolak.
Salah satunya adalah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Yang penting adalah BBM, kalau BBM sepanjang tahun ini aman enggak ada kenaikan saya kira masih ada cukup ruang bagi pemerintah," ujar kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, akhir pekan lalu.
Menurut Rusman, harga minyak yang cenderung stabil saat ini bisa mengurangi tekanan terhadap dorongan menaikan harga BBM. Menurut Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) selama bulan Mei 2010mencapai US$ 77,02 per barel atau turun US$ 8,52 per barel dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 85,54 per barel.
Sedangkan, kenaikan tarif dasar listrik pada bulan Juli nanti tidak terlalu tinggi juga dampaknya terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sebabnya, kanaikan tarif itu hanya berlaku pada konsumen dengan daya
di atas 900 watt.
Sekadar informasi, Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi makro ekonomi dalam APBN-P 2010, yaitu laju pertumbuhan ekonomi pada 2010 sebesar 5,8%. Sedangkan indikator ekonomi makro lainnya seperti inflasi ditetapkan sebesar 5,3%, suku bunga SBI per 3 bulan sebesar 6,5%, serta nilai tukar rupiah 9.200/US$.
Kemudian, rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) sebesar USD 80 per barel, lifting minyak 965 ribu barel per hari, dan produk domestik bruto sebesar Rp6.253,789 triliun.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa memastikan pada tahun ini pemerintah tidak akan menaikan harga BBM. "Enggak ada itu, hanya exercise," katanya.
Menurut mantan Menteri sekretaris Negara itu, saat ini pemerintah mengkaji apakah penerapan subsidi BBM itu sudah tepat sasaran atau belum. Tujuannya, supaya tidak ada masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Selanjutnya, baru menetapkan sasaran yang layak menerima BBM bersubsidi. "Kita mau masyarakat yang tidak berhak ini dipangkas
duluan, masa ada mobil 3000 cc ngisi premim, kan tidak adil,"tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
