Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menjadi tuan rumah ‘the 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs)’ atau Pertemuan Kepala Otoritas Regulator Obat negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut digelar di Jakarta, 21-22 November 2018.
Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan seputar obat dan vaksin, antara lain status regulator, peran otoritas regulator dalam menjamin mutu obat, harmonisasi standar dan upaya menuju kemandirian obat, ke-halal-an obat dan vaksin, dan pengendalian obat palsu bagi negara anggota OKI.
Pada kesempatan yang sama masing – masing negara juga akan membuat rencana kerja untuk mengetahui kekuatan dalam memproduksi obat dan vaksin.
Pada pertemuan ini juga akan digelar pameran industri farmasi, forum bisnis, workshop, serta kunjungan ke sejumlah industri farmasi dan vaksin terkemuka di Jakarta, Bekasi, dan Bandung.
Hasil pertemuan yang mengangkat tema "Strengthening Collaboration Amongst the OIC NMRAs Towards Self-Reliance of Medicines and Vaccines" itu akan dituangkan dalam bentuk "Deklarasi Jakarta".
Deklarasi tersebut merupakan komitmen dari Kepala Otoritas Regulatori Obat negara anggota OKI untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kemandirian produksi obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu.
Selain itu juga, akan dihasilkan "Plan of Action" yang memuat berbagai program kerja sama untuk mewujudkan kemandirian obat dan vaksin bagi negara anggota OKI melalui piloting produksi obat dan vaksin, produksi obat generik, pengembangan obat bioteknologi dan biosimilar.
Kerja sama ini bisa dilakukan untuk pengembangan produk baru bersama-sama atau produk vaksin jenis tertentu yang belum dapat diproduksi di kawasan OKI.
"Kita bisa piloting bersama-sama, dan diharapkan juga dapat meningkatkan pengembangan produk obat biologi, dan bioteknologi, serta obat bahan alam seperti jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, terlebih dengan kekayaan keanekaragaman alam Indonesia." kata Kepala BPOM RI, Penny K Lukito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Kontan.co.id, Rabu (21/11).
Pertemuan kali ini merupakan momentum penting bagi industri farmasi Indonesia untuk memperluas pasarnya di negara anggota OKI. Terlebih masih banyak negara anggota OKI yang belum memiliki kapasitas untuk memproduksi vaksin seperti halnya Indonesia.
Sebagian besar negara anggota OKI masih mengandalkan impor dari luar negara anggota OKI untuk memenuhi kebutuhan vaksin di negaranya.
Asal tahu saja, Indonesia merupakan negara anggota OKI yang telah memenuhi status Pre-Qualification dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam hal produksi vaksin sejak tahun 1997. Status tersebut mencakup pemenuhan standar mutu, keamanan, dan penggunaan secara internasional.
“Dengan kapabilitasnya, Indonesia melalui PT Bio Farma telah ditunjuk sebagai Center of Excellence (CoE) atau pusat penelitian vaksin bagi negara anggota OKI,” kata Penny.
Sejauh ini Indonesia melalui Bio Farma telah mengekspor produk vaksin ke 141 negara, termasuk ekspor ke 49 negara anggota OKI. Ekspor tersebut didukung oleh keanggotaan Indonesia dalam The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PICs) Bersama 49 negara yang juga memproduksi obat dan vaksin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
