Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meminta pemerintah daerah memperhatikan pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait alat material kesehatan (Almatkes). Terlebih ketika pandemi Covid-19 saat ini.
Yusuf mengungkapkan permasalahan utama yang kemungkinan bisa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa alat material kesehatan (almatkes).
Yakni spesifikasi tidak sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), belum ada izin edar, barang sulit diperoleh dan harganya fluktuatif, spesifikasi barang yang dating tidak sesuai surat pesanan, dan pengadaan almatkes dikenakan pajak.
Baca Juga: Temuan KPK kartu prakerja bermasalah, rekomendasi tunda sementara pelaksanaan
Ia menyebutkan, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memastikan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan penanganan covid-19. Hal ini bisa dikonsultasikan dengan BPKP Provinsi.
“Pengawasan BPKP bersama dengan APIP daerah dengan inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota, melakukan pemantauan dan pendampingan secara simultan atas proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) penanganan covid-19 ini,” kata Yusuf dalam diskusi virtual bertajuk “Diskusi Interaktif dengan Gubernur Se-Indonesia” yang ditayangkan Youtube KPK, Rabu (24/6).
Selain itu, Yusuf mengatakan, permasalahan yang juga menjadi perhatian pihaknya adalah masalah klaim rumah sakit (RS) rujukan Covid-19. Ia menyebutkan, terdapat RS belum mengajukan klaim perawatan Covid-19 karena banyak yang belum memahami ketentuan Kepmenkes nomor 238 tahun 2020.
Sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mengatasi bottleneck pembayaran klaim RS terkait penanganan pasien Covid-19. Kemudian, BPKP mendorong revisi Kepmenkes untuk menghilangkan dispute terkait klaim penanganan pasien Covid-19.
Yusuf mengatakan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan perwakilan BPKP dan BPJS di wilayah masing-masing untuk memperlancar proses klaim RS yang menangani pasien covid-19.
“Karena dana yang disiapkan sudah besar sekali oleh pemerintah pusat namun pencairan dananya sampai dengan sekarang baru mungkin mencapai 30-an,40an persen,” ujar Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, hasil pemantauan BPKP mengindentifikasikan bahwa terdapat pemda yang belum menyusun rencana kegiatan penanganan dampak ekonomi di daerah masing-masing.
Pemda juga mengalami kesulitan pendataan pelaku usaha serta industri terdampak. Kemudian, terdapat risiko stimulus KUR yang diberikan tidak tepat sasaran, dan dana untuk pemulihan ekonomi di daerah belum sepenuhnya tersedia.
BPKP menyarankan agar Pemda melakukan pendataan pelaku usaha dan UMKM di daerah. Data ini penting sebagai acuan berbagai kebijakan terkait. Kedua, menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi dan pemetaan atas pembiayaannya (APBD, dana insentif daerah, DAK Khusus, atau pinjaman daerah).
Ketiga menyiapkan skema insentif daerah untuk mendorong percepatan kebangkitan pergerakan ekonomi di daerah. Keempat, memprioritaskan bantuan bagi UMKM yang belum di-cover oleh bantuan yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.
“Untuk semua ini kami menyampaikan bahwa kami BPKP yang berada di wilayah siap membantu bersama-sama melakukan upaya ini agar semua program pemerintah yang menggunakan dana yang besar ini bisa tepat sasaran,” ujar Yusuf.
Baca Juga: Aparat pengawas interen pemerintah diminta berperan aktif awasi anggaran covid
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengakui, masalah harga alat kesehatan yang harganya bisa fluktuatif. Sebab itu, Ia berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan harga tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap agar tidak ada lagi kesan bahwa saat ini dalam kondisi keadaan panik. Sebab, keadaan panik dapat membuat ekonomi bisa terkendala juga di lapangan.
“Percuma saja kalau kita ingin membantu UMKM tapi kita buat panik misalnya. UMKM tidak hanya kita bicara permodalan, KUR atau sebagainya. Pasti mereka butuh keterampilan, keterampilan tidak cukup juga dengan modal tadi, harus ada pemasaran yang harus kita bantu,” ujar Herman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
