Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, hasil pemantauan BPKP mengindentifikasikan bahwa terdapat pemda yang belum menyusun rencana kegiatan penanganan dampak ekonomi di daerah masing-masing.
Pemda juga mengalami kesulitan pendataan pelaku usaha serta industri terdampak. Kemudian, terdapat risiko stimulus KUR yang diberikan tidak tepat sasaran, dan dana untuk pemulihan ekonomi di daerah belum sepenuhnya tersedia.
BPKP menyarankan agar Pemda melakukan pendataan pelaku usaha dan UMKM di daerah. Data ini penting sebagai acuan berbagai kebijakan terkait. Kedua, menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi dan pemetaan atas pembiayaannya (APBD, dana insentif daerah, DAK Khusus, atau pinjaman daerah).
Ketiga menyiapkan skema insentif daerah untuk mendorong percepatan kebangkitan pergerakan ekonomi di daerah. Keempat, memprioritaskan bantuan bagi UMKM yang belum di-cover oleh bantuan yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.
“Untuk semua ini kami menyampaikan bahwa kami BPKP yang berada di wilayah siap membantu bersama-sama melakukan upaya ini agar semua program pemerintah yang menggunakan dana yang besar ini bisa tepat sasaran,” ujar Yusuf.
Baca Juga: Aparat pengawas interen pemerintah diminta berperan aktif awasi anggaran covid
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengakui, masalah harga alat kesehatan yang harganya bisa fluktuatif. Sebab itu, Ia berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan harga tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap agar tidak ada lagi kesan bahwa saat ini dalam kondisi keadaan panik. Sebab, keadaan panik dapat membuat ekonomi bisa terkendala juga di lapangan.
“Percuma saja kalau kita ingin membantu UMKM tapi kita buat panik misalnya. UMKM tidak hanya kita bicara permodalan, KUR atau sebagainya. Pasti mereka butuh keterampilan, keterampilan tidak cukup juga dengan modal tadi, harus ada pemasaran yang harus kita bantu,” ujar Herman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
