BPK ungkap 4 permasalahan pemda dalam penanganan Covid-19

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

Lalu, 13 pemda menyalurkan insentif tidak sesuai ketentuan, 7 pemda masih mengenakan PPh atas penyaluran insentif dan 24 pemda kelebihan penyaluran insentif tenaga kesehatan.

Keempat, permasalahan terkait penyaluran stimulus dan bansos. Yakni sebanyak 10 pemda tidak menyusun rencana kegiatan belanja stimulus UMKM, 10 pemda sudah menganggarkan rencana belanja stimulus UMKM namun tidak memiliki prosedur pemberian yang memadai.

Sembilan pemda tidak menetapkan kriteria penerima stimulus UMKM dan 7 pemda tidak menyalurkan stimulus atau tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Sri Mulyani beberkan tantangan dalam pelaksanaan APBN tahun ini

"Klustering permasalahan tersebut cukup memberikan gambaran bahwa meskipun proses penanganan kebijakan sudah dilaksanakan secara tersentralisasi, penerbitan regulasi dan aturan yang cukup, namun dalam proses eksekusi di pemerintah daerah masih ditemukan berbagai permasalahan," kata Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar dalam webinar bertajuk 'Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19', Kamis (17/6).

Selanjutnya: Strategi Provinsi Jawa Tengah kendalikan kenaikan kasus Covid-19

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News