Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan memastikan tidak memiliki klaim rumah sakit yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar per hari ini. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan telah menerima iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dari pemerintah sebesar Rp 4,05 triliun.
“Posisi utang klaim BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 adalah Rp 3,70 triliun. Begitu iuran PBI APBN ini kami terima, langsung kami distribusikan untuk melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit. Jadi tidak ada lagi utang jatuh tempo bagi rumah sakit yang sudah mengajukan klaim dan lolos verifikasi," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7).
Baca Juga: Realisasi belanja kesehatan capai Rp 1,4 triliun hingga 26 Juni, berikut perinciannya
Iqbal pun mengatakan, pembayaran ke rumah sakit ini dilakukan dengan mekanisme first in first out.
Selanjutnya, Iqbal mengatakan BPJS Kesehatan akan memanfaatkan dana iuran PBI APBN tersebut dan penerimaan iuran lainnya untuk menjaga pembayaran klaim dapat dilakukan tepat waktu sesuai dana yang tersedia.
Menurut Iqbal, penerimaan iuran PBI APBN di muka ini merupakan dukungan dan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sekaligus menjaga likuiditas rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tarif baru iuran BPJS Kesehatan berlaku mulai hari ini
Iqbal menambahkan, dengan adanya penyesuaian iuran, pemerintah berkomitmen memastikan kePsinambungan Program JKN-KIS dan memperbaiki layanannya. Sesuai dengan eraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, per1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 untuk kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3.
Namun khusus kelas 3, di tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp 25.500 sementara sisanya sebesar Rp 16.500 dibiayai oleh pemerintah.
“Dengan berlakunya nominal iuran yang baru, diharapkan akar masalah defisit BPJS Kesehatan bisa mulai terurai. Di sisi lain, kami tetap butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem Program JKN-KIS yang sehat,” kata Iwbal.
Adapun, hingga Mei 2020, kolektabilitas iuran PBPU meningkat menjadi 73,68% dari sebelumnya sekitar 60%. Menurut Iqbal hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kemauan peserta JKN-KIS untuk membayar iuran. Menurut Iwbal, untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, masyarakat pun harus ikut berpartisipasi.
Baca Juga: Ini dia aplikasi TACS, sistem klaim kecelakaan digital besutan Polda Jatim
“Masyarakat kami harapkan dapat ikut turun tangan menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS. Dimulai dari hal yang sederhana saja, misalnya mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS selagi sehat, membayar iuran JKN-KIS secara rutin, tepat waktu, dan tidak menunggak, serta menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih,” kata Iqbal.
Sementara, dari 220,6 juta peserta JKN-KIS, sekitar 60% peserta dibiayai oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, iuran JKN-KIS 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu ditanggung lewat APBN dan 37,3 juta penduduk ditanggung oleh APBD. Tak hanya itu, iuran untuk aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri.
Di 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI APBN sebesar Rp 48,71 triliun, sementara untuk tahun 2020, pemerintah akan membayar segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun ditambah segmen PBI APBD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
