Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyatakan, jumlah sumber daya manusia (SDM) sektor konstruksi atau infrastruktur yang tersertifikasi hanya sekitar 15% dari total kebutuhan 8 juta orang per tahun.
Hal tersebut dinilai sebagai persoalan yang cukup serius karena jumlah tenaga kerja berkompeten di sektor ini sangat sedikit.
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat mengungkapkan, minimnya jumlah tenaga kerja tersertifikasi menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah karena hal ini berpengaruh besar terhadap hasil akhir dari konstruksi atau infrastruktur yang dibangun. Potensi kegagalan bangunan sangat besar apabila dikerjakan oleh SDM tak kompeten.
“Setiap tahun kita butuh 8 juta tenaga konstruksi tersertifikasi tetapi yang tersertifikasi baru 15%,” ungkap Kunjung Masehat dalam keterangan resminya, Selasa (23/5).
Adapun jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi yang paling minim adalah untuk bidang tenaga teknis dan operator. Padahal untuk bidang pekerjaan ini di lapangan justru yang paling banyak dibutuhkan.
"LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) itu banyak mainnya di bidang ahli di level 7,8,9. Padahal di lapangan yang paling banyak di butuhkan adalah tenaga operator dan teknisi di level 3,4,5,6," ucap Kunjung.
Baca Juga: Gagas Energi Jamin Aspek Keselamatan dalam Program Konversi BBG
Pengurus V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Manlian Simajuntak menambahkan, salah satu pemicu minimnya jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikat karena masih ada tiga bidang keilmuan yang belum ada LSPnya.
Ketiga bidang keilmuan itu adalah arsitektur bidang keilmuan, tata lingkungan dan teknik iluminasi lanscape interior. LPJK berkomitmen agar LSP yang membidangi tiga keilmuan tersebut lembaganya bisa segera terbentuk dan beroperasi agar tenaga ahli tersertifikasi pada bidang-bidang tersebut segera bisa dihasilkan.
“Kita usahakan tahun ini tiga LSP ini bisa beroperasi di tahun ini, jadi tidak hanya terlisensi tapi juga beroperasi. Memang ketiga ini sudah mengajukan rekomendasi lisensi dalam proses beroperasi, kami akan kawal terus agar bisa segera beroperasi,” ucap Manlian.
Sementara itu Ketua Umum Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (Hiptasi), Hengky Amino menyatakan pihaknya siap mendukung upaya pemerintah mencetak tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi untuk bidang konstruksi.
Baca Juga: Rakernas IMA: Kini Peluang untuk Bantu Dorong Ekonomi Indonesia
Oleh sebab itu secara bertahap Hiptasi sebagai salah satu LSP yang terdaftar akan siap melakukan uji kompetensi terhadap para tenaga kerja melalui asesor kompeten yang dilatihnya.
Nantinya para asesor ini akan aktif melakukan uji kompetensi terhadap ribuan tenaga kerja di sektor konstruksi. Sehingga bisa dinyatakan layak dan memenuhi standar baku sebelum terjun ke lapangan.
“Kita targetkan tiap bulan ada pelatihan asesor untuk melakukan uji kompetensi kepada para tenaga kerja sektor konstruksi. Total target di tahun ini ada 312 asesor yang akan kita latih unuk seluruh Indonesia,” pungkas Hengky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
