Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
Pihak BNPT juga mengklaim bahwa informasi ini tidak hanya dimiliki oleh mereka saja, tetapi juga dimiliki oleh Badan Intelijen Negara (BIN), serta pihak kepolisian dalam hal ini Dentasemen Khusus (Densus) 88.
Suhardi menambahkan, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sedang meminta tanggapan serta saran dari beberapa lembaga.
Baca Juga: Pembunuhan Soleimani: Rusia bilang ilegal, Iran bilang membantu ISIS
Hal tersebut dilakukan agar pihaknya bisa mendapat gambaran terkait dengan sisi hukum dan ham, status kewarganegaraan, dan lain sebagainya.
"Saat ini semua sedang dirapatkan untuk mendapatkan tanggapan bagaimana aspek dari status kewarganegaraan mereka, bagaimana dari sisi hukum internasional. Jadi keputusan belum ada sama sekali," tegas Suhardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
