Reporter: Martina Prianti |
JAKARTA. Krisis keuangan yang mulai terjadi medio tahun lalu tampaknya benar dasyat. Salah satu dampaknya berujung pada penurunan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M. Jumhur Hidayat mengatakan, penurunan pengiriman TKI terutama pada sektor tenaga formal alias tenaga kerja yang memiliki keahlian.
Jumhur menjelaskan penurunan tersebut antara lain ditandai dengan berkurangnya kuota TKI dari pemerintah Korea. Yakni dari 9.500 orang pada tahun lalu menjadi 5.000 orang di tahun ini. "Makanya bila tahun lalu proporsi TKI formal 36% dari total TKI yang berangkat pada tahun ini diperkirakan hanya sampai 25%," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (19/2).
Karena itulah, sambung dia, pengiriman TKI baik melalui BNP2TKI maupun Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan pengiriman pembantu rumah tangga keluar negeri bakal jauh lebih besar. Alasannya, pengiriman TKI berupa pembantu rumah tangga tidak terkena dampak langsung dari krisis keuangan global secara langsung.
Jumhur mengatakan, makanya dari target pengiriman TKI berdasarkan anggaran pencetakan kartu tanda kerja luar negeri dan pembekalan TKI yang tahun ini ditargetkan 500 ribu orang TKI sebagian besarnya pembantu rumah tangga.
Sementara itu, 792 ribu orang di antaranya merupakan tenaga perawat dan pengasuh orang tua dan jompo ke negeri Sakura. "Tahun ini, sejauh ini setidaknya 75 ribu orang TKI telah diberangkatkan dan jelas lebih banyak pembantu rumah tangga," paparnya.
Menurut dia, pengiriman TKI formal tahun ini bakal difokuskan kepada negara-negara di Timur Tengah yakni Saudi Arabia, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Syria, dan Qatar. Adapun tenaga formal yang bakal diberangkatkan adalah tenaga perawat, konstruksi, pertambangan, dan hotel.
Hal tersebut dengan pertimbangan, lanjut Jumhur, negara-negara di Timur tidak terkena dampak krisis keuangan. "Makanya kita kirim sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan," sambungnya.
Menurut dia, meski ada penurunan permintaan TKI, pemerintah bakal mengirimkan TKI ke negara di Asia Pasifik lainnya selain Korea dan Jepang. Yakni, Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, dan Brunei Darussalam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
