Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku siap melakukan berbagai langkah dan gebrakan dalam rangka mewujudkan perintah Presiden agar pada waktu secepatnya bisa menyetop pengiriman pekerja rumah tangga (PRT).
"Intinya kita siap mengamankan perintah Presiden. Sebagai bangsa yang besar, kita harus angkat harkat dan martabat bangsa," kata Nusron Wahid, di Jakarta, Minggu (15/2).
Menurut Nusron, untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) kuncinya ada pada pendidikan. Baik untuk TKI di sektor formal maupun sektor nonformal, semuanya harus dibekali dengan pendidikan yang memadahi.
"Makanya, BLK (Balai Latihan Kerja) yang sudah ada harus di-upgrade. Sekolah vokasi harus diperbanyak," ujarnya.
Nusron menyadari betul bahwa tenaga kerja harus diupgrade supaya tidak jadi PRT atau Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).
"Mereka harus kita angkat dengan pekatihan. sehigga benevitnya juga lebih optimal dan lebih banyak. Kami setuju, dan memang itu tugas besar kita di BNP2TKI, dan tentunya Kemenaker," terangnya.
Menurut dia, sekarang ini hampir di semua kabupaten/kota ada BLK. Tetapi, kata dia, memang belum ada yang dispesifikasikan untuk calon TKI. Karena itu, perlu diupgrade BLK-BLK yang ada itu untuk dioptimalkan memberikan pelatihan bagi para calon TKI agar dalam penempatannya bisa di sektor formal, bukan lagi menjadi PRT.
“Benar yang disampaikan Presiden bahwa masih banyaknya PRT kita di luar negeri itu membuat kita sebagai negara malu. Karena ini masalah martabat. Untuk itu, perlu didorong peningkatan kompetensi para calon TKI dan pengawasan atas upaya-upaya itu juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang menjadi PRT ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.
Presiden pun sudah memberikan target kepada pihak terkait untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan langkah tepat kapan bisa menyetop yang namanya pengiriman PRT. (Hasanudin Aco)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
