kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.134   66,00   0,41%
  • IDX 7.090   106,44   1,52%
  • KOMPAS100 1.059   18,57   1,79%
  • LQ45 832   15,44   1,89%
  • ISSI 215   2,37   1,12%
  • IDX30 424   8,09   1,94%
  • IDXHIDIV20 511   9,36   1,87%
  • IDX80 121   2,07   1,75%
  • IDXV30 125   0,81   0,65%
  • IDXQ30 142   2,54   1,83%

BKPM: Tahun depan kenaikan EODB akan lebih sulit


Rabu, 01 November 2017 / 15:26 WIB
BKPM: Tahun depan kenaikan EODB akan lebih sulit


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan peringkat Ease Of Doing Business (EODB) Indonesia di peringkat 72 diklaim pemerintah sebagai pencapaian yang baik. Pasalnya, dalam kurun waktu dua tahun, peringkat kemudahan Indonesia bisa naik sebanyak 34 peringkat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong menyatakan, peningkatan EODB dipastikan bisa mendorong masuknya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dia bilang, hal tersebut merupakan bagian dari pengakuan dunia bahwa Indonesia serius melakukan reformasi perekonomian.

"Ini konsisten, dengan praktis semua lembaga pemeringkat lain mulai dari World Economic Forum, PBB, hingga Unctad yang meningkatkan peringkat Indonesia sebagai detinasi investasi," kata pria yang karib disapa Lembong ini, Rabu (1/11).

Namun ia mengakui, kedepan persaingan antar negara untuk meraih peringkat EODB akan lebih sengit. Thailand, Vietnam dan Malaysia menjadi saingan terberat di ASEAN. Dirinya menilai negara tersebut akan lebih gencar membenahi diri, deregulasi, dan memperlancar perdagangan sehingga porsi rantai produksi regional akan turut pindah ke negara itu.

"Jadi ini tanggungjawab kita bersama untuk membantu Kementerian Perindustrian. Tanpa reformasi lebih lanjut kita akan kehilangan pangsa pasar terus. Karena memang porsi kita dari kue manufaktur dunia naik terus," imbuhnya.

Untuk itu, Lembong mengatakan pemerintah mesti melakukan beberapa hal. Pertama, pemerintah harus mendorong kemudahan berusaha permulaan (starting business). Ia bilang pemanfaatan teknologi digital akan terus dikembangkan hingga dalam pengurusan legalisasi.

Kedua, percepatan perizinan bangunan. Ia bilang pemerintah daerah diminta mulai menginisiasi percepatan perizinan menggunakan teknologi misalnya dengan menggunakan drone.

Ketiga, perbaikan sengketa bisnis dan urusan kepailitan Lembong bilang akan terus diperbaiki.

"Jadi persaingan dari negara lain untuk peningkatan atau berebut meraih rangking tinggi EODB ini sekarang sengit. Kedepan terus terang akan lebih sulit daripada tiga tahun terakhir," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×