Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal utama yang masih menghambat investasi di Indonesia.
Berdasarkan data dari 190 kasus investasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, faktor utama yang menghambat investasi terdiri dari masalah perizinan sebesar 32,6%, pengadaan lahan sebesar 17,3%, serta masalah regulasi dan kebijakan sebesar 15,2%.
Baca Juga: Ekspor masih melempem, BKPM: Tidak ada cara lain, harus ada penetrasi investasi
Bersamaan dengan masih adanya penghambat investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, ada beberapa hal yang dijadikan indikator kerja atau key performance indicator (KPI) yang akan dilakukan BKPM untuk menarik investasi.
Pertama, adalah dengan memperbaiki kemudahan berusaha atau doing business. Menurut Bahlil, investor akan masuk kalau ada kemudahan berusaha. Saat ini, Indonesia masih menduduki peringkat 73 negara dengan tingkat kemudahan berusaha.
Bahlil pun mengambil contoh negara Vietnam yang memiliki kemudahan usaha yang lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, negara tersebut banyak menerima relokasi perusahaan dari negara lain.
"Pengusaha butuh kepastian. Oleh karena itu, BKPM akan mengusahakannya sehingga nantinya menimbulkan kepercayaan investor untuk masuk," kata Bahlil pada Senin (18/11) di Jakarta.
Baca Juga: BKPM: Ada 59 calon investor dari China tertarik merelokasi usahanya ke Jawa Tengah
Kedua, dengan adanya eksekusi realisasi investasi besar. Yang menjadi kunci dalam hal ini adalah insentif fiskal. Menurut Bahlil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan pada BKPM terkait insentif fiskal apa saja yang nantinya bisa diberikan pada investor.
Insentif fiskal ini dipercaya bisa menarik para investor untuk datang ke Indonesia.
Ketiga, BKPM akan mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional di daerah proyek. Menurutnya, pemerintah akan mengusahakan investor untuk mendorong usaha lokal dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Namun, usaha lokal dan UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan investor harus mengantongi rekomendasi BKPM alias tidak sembarang usaha dan tentunya harus berkualitas.
Baca Juga: Mulai dari Ahok, kursi petinggi Pertamina, PLN, dan MIND ID segera dirombak
Keempat, penyebaran investasi yang berkualitas. Investasi yang masuk ke Indonesia tentunya adalah investasi yang berkualitas dan manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah.
Kelima, BKPM akan memperbaiki strategi promosi investasi. Promosi investasi akan terfokus berdasarkan sektor dan negara.
Baca Juga: Ganti nama jadi Wilton Makmur Indonesia, ini rencana bisnis Renuka Coalindo (SQMI)
Keenam, BKPM akan mendorong peningkatan investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) khususnya UMKM.
"UMKM ini sangat berjasa bagi perekonomian Indonesia. Bahkan sejak dulu, saya ambil contoh, saat krisis ekonomi. Banyak UMKM yang masih tetap bertahan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita pada saat itu," kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga melihat bahwa UMKM Indonesia yang mencapai 60 juta UMKM ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Menurutnya, ada sebanyak lebih dari 100 juta tenaga kerja yang hidup dari UMKM.
Baca Juga: Investasi sebesar Rp 1.722 triliun terhambat masuk RI karena kebanyakan aturan
Berbekal amunisi berupa KPI, BKPM mengaku akan menjadi garda terdepan untuk realisasi investasi. Dengan adanya perbaikan struktur dan pola pelayanan, BKPM yakin bahwa investasi akan mengalir deras ke Indonesia dan pertumbuhan ekonomi akan terjaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
