Bidang usaha terbuka bersyarat jumlahnya berkurang

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini menggelar rapat terbatas yang membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) soal Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, pihaknya sudah melaporkan hasil kesepakatan antar Menteri soal DNI.

Prinsipnya, menurut Mahendra, SBY telah menyetujui rancangan Perpres tersebut. Namun demikian, diakui Mahendra ada perubahan jumlah bidang usaha terbuka dengan syarat dari keputusan di tingkat Menteri yang sebanyak 276 bidang usaha menjadi tidak lebih dari 220 bidang usaha saja.

"Jumlah bidang usahanya berkurang, tetapi substansi aturannya tidak berubah hanya penyederhanaan saja," ujar Mahendra, Selasa (22/4) di Istana Negara.

Sayang, Ia tidak menjelaskan secara rinci bidang usaha apa saja yang berubah. Ia hanya menegaskan, pengurangan terjadi karena simplifikasi alias penyederhanaan dalam pengelompokannya.

Selain itu, Mahendra bilang untuk bidang usaha tertutup juga berkurang. Untuk lebih lengkapnya, Mahendra hanya mengatakan pemerintah akan segera merilis aturan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pemerintah pastikan paket ekonomi tepat waktu

Nasional

Impor barang modal turun, bagaimana investasi?

Investasi

Investor asing di BLTZ dinilai tidak langgar DNI

Nasional

Revisi aturan DNI sudah di meja presiden

Nasional

Kemenkumham rampungkan revisi DNI