Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Hingga kini, paket kebijakan ekonomi tambahan belum juga dikeluarkan pemerintah. Padahal, pemerintahan yang dipimpin preiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tinggal menghitung hari.
Sebelumnya pemerintah berjanji, paket kebijakan yang bisa memperkuat fundamental ekonomi itu akan keluar pada kuartal petama tahun 2014. Staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan Firmanzah mengatakan pihaknya masih menunggu waktu yang tepat paket kebijakan tersebut keluar.
Menurutnya, beberapa kebijakan ekonomi tambahan yang sudah dijanjikan sebelumnya itu tak lama lagi akan diumumkan ke publik. Adapun paket kebijakan yang dimaksud antara lain, revisi peraturan pemerintah tentang industri yang tertutup dan terbuka dengan syarat alias Daftar Negatif Investasi (DNI), dan kebijkan pemberian insentif bagi dana repatriasi.
"DNI tinggal ditunggu saja, sementara untuk repatriasi masih dikaji bukan secara dampak ekonominya saja, tetapi juga dari aspek legalnya," kata Firmanzah, kepada KONTAN, minggu (13/4).
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana bilang, sulit memang untuk para menteri bertemu dan melakukan pembahasan saat ini karena aktivitas pemilu, terutama untuk menteri-menteri yang memiliki jabatan di partai politik.
Namun demikian, ia menegaskan pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas, termasuk mengeluarkan paket kebijakan tersebut. "Tugas saya, sekarang fokus menyelesaikan kebijakan bersama menteri lain, dan menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015," ujar Armida.
Pemerintah memang dituntut untuk segera menyelesaikan paket kebijakan ekonomi. Selain karena waktu masa bakti yang hampir memasuki tenggat, paket kebijakan yang lebih cepat ditelurkan juga bisa memberi dampak lebih besar.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual bilang, untuk kebijakan insentif bagi dana repatriasi harus dikeluarkan sebelum kuartal dua. Sebab, pada kuartal dua biasanya pembayaran dividen cukup tinggi. Kebijakan repatriasi akan memberi fampak besar bagi mengurangi Curent Account Deficits (CAD).
Jika berkaca pada tahun 2013 lali, CAD Indonesia paling rendah terjadi di kuartal dua, yaitu hingga 4,5% terhadap produk domestik bruto. "Jadi jika ingin berdampak besar harus dikeluarkan sebelum kuartal dua," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
