Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mewaspadai potensi dampak turunan lanjutan atau second round effect dari penerapan sejumlah kenaikan harga yang dilakukan pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan sejumlah harga barang yang diatur pemerintah atau administered prices seperti listrik dan elpiji 12 kilogram tahun ini.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Doddy Zulverdi mengatakan, yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi adalah cakupan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang lebih luas dari pembahasan APBN-P 2014, yaitu untuk kelompok rumah tangga golongan 1300-5500 VA pada Juli 2014. Kenaikan tarif listrik akan menyumbang tambahan inflasi 0,3%.
Jika memperhitungkan kenaikan TTL pada perusahaan non go public maka akan menyumbang inflasi sebesar 0,5% sepanjang sisa tahun. Kenaikan tarif listrik tersebut bahkan dikhawatirkan bisa menyengat dapat menaikan harga pangan. Oleh karena itu pemerintah harus bisa menjaganya supaya dampak lanjutannya akan kecil.
Selain listrik, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif batas atas tarif angkutan udara sebesar 20%-25% kerena kenaikan harga avtur, kenaikan harga LPG 12 kg dan tarif kereta api ekonomi jarak jauh dan menengah, turut mendorong penyempitan ruang deflasi pasca Ramadan dan lebaran.
Oleh karena itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menghimbau pemerintah pusat agar memperhatikan aspek ketepatan waktu dalam melakukan penyesuaian tarif komoditas strategis atau menaikan harga yang dikendalikan pemerintah atau administered prices. Khususnya agar menghindari momen Ramadan dan lebaran.
Selain itu, ancaman musim el nino juga dikhawatirkan dapat menaikan harga komoditas. Hal tersebut akan mengerek inflasi jika tidak diantisipasi.
Ancaman dampak el-nino terjadi pada kenaikan harga beras, minyak sawit (CPO) dan beberapa komoditas lainnya. Pemerintah memonitor dampak el-nino pada komoditas beras, terutama jika intensitasnya meningkat dari moderat menjadi kuat.
Terkait ancaman elnino, TPID di wilayah juga terus melalukan efisiensi distribusi dan menjaga agar permintaan dan pasokan lebih akurat. Doddy mengatakan, seluruh TPID di wilayah masing-masing berupaya secara optimal menjamin ketersediaan barang dan memastikan tidak ada hambatan di perjalanan. "Seringkali barang ada di suatu kota tapi belum didistribusikan karena tidak tahu kota mana yang membutuhkan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian, Sartono menyatakan, pihaknya akan terus memantau pergerakan harga selama lebaran dan Idul Fitri. Dalam upaya stabilisasi harga di daerah, pemerintah telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan Pemerintah Daerah agar menggalakkan pasar murah.
Sartono mengakui, masih terbuka potensi peningkatan harga lantaran terdapat sejumlah faktor pemicu kenaikan harga. Berdasarkan survei, di kota Depok masih terdapat permasalahan infrastruktrur yang dapat mempengaruhi distribusi komoditi pangan. Di Samarinda dan Bengkulu, permasalahan tersebut antara lain infrastruktur dan transportasi.
"Oleh karena itu, kami meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk kesiapan jalan dan transportasi masal. Perbaikan jalan di ruas jalur utama Pantura pada akhir bulan Juni, kesiapan JORR wilayah II sampai bulan Juni untuk mengurangi beban tol wilayah Jakarta," ucapnya.
Sartono menyebutkan, perbaikan jalan akan selesai 10 hari menjelang hari raya. Sementara untuk transportasi masal, PT KAI menyediakan kereta api dengan frekuensi 1.555 perjalanan dan menambah 32 perjalanan jarak pendek.
Untuk transportasi jalur laut menambah lima armada baru serta penambahan frekuensi penerbangan pesawat oleh Garuda. Ia juga memastikan ketersediaan komoditas, termasuk bahan bakar minyak. "Pertamina telah meningkatkan BBM 10% dari konsumsi hariannya," kata Sartono.
Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto mengungkapkan, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kenaikan harga pangan memasuki ramadan dan idul fitri serta tekanan inflasi ke depan, diantaranya adalah, satu menjamin ketersediaan dan mengendalikan keterjangkauan harga pangan selama ramadan dan idul fitri tahun ini.
Selain itu, kedua, menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan pasokan pangan di tengah terjadinya el nino. Ketiga, mendorong peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan terutama dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen dalam jangka menengah dan panjang.
Keempat, mengupayakan pengayaan data dan informasi terkait produksi, konsumsi dan pasokan pangan disetiap daerah melalui penyusunan neraca bahan makanan (NBM) sebagai dasar penentuan kebijakan pangan di daerah. Kelima, menghimbau pemerintah pusat agar dalam melakukan penyesuaian tarif komoditas strategis atau administered price memperhatikan aspek ketepatan waktu.
"Surat edaran telah dikirimkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Kepala Daerah sebanyak dua kali untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga stabilitas harga pangan jelang ramadan dan idul fitri. Selain mendukung stabilisasi harga, juga memastikan kelancaran distribusi barang dan antisipasi pasar tumpah di berbagai daerah tidak mengganggu pelaksanaan mudik yang sebelumnya selalu menyebabkan kemacetan lalu lintas dan gangguan kamtibmas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
