kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

BI: Utang Luar Negeri Pemerintah Tetap Terkendali Per Juli 2023


Jumat, 15 September 2023 / 15:47 WIB
BI: Utang Luar Negeri Pemerintah Tetap Terkendali Per Juli 2023
ILUSTRASI. BI Sebut Utang Luar Negeri Pemerintah Tetap Terkendali per Juli 2023./pho KONTAN/Carolus Agus waluyo/03/11/2020.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah pada Juli 2023 mencapai US$ 193,2 miliar.

Secara tahunan, posisi ULN tersebut tumbuh 4,1% year on year (YoY) atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan  pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% YoY. 

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan ULN pemerintah tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu," tulis Erwin dalam keterangan resminya, Jumat (15/9).

Baca Juga: BI: Cadangan Devisa Menyusut pada Agustus 2023 Jadi US$ 137,1 Miliar

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Erwin bilang, dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×