kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.929.000   -9.000   -0,46%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

BI Sebut Utang Luar Negeri Pemerintah Relatif Stabil pada April 2023


Kamis, 15 Juni 2023 / 12:38 WIB
BI Sebut Utang Luar Negeri Pemerintah Relatif Stabil pada April 2023
ILUSTRASI. Logo Bank Indonesia. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah pada April 2023 relatif stabil. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar US$ 194,1 miliar, turun tipis dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 194,0 miliar.

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% secara tahunan (year on year/YoY) setelah mengalami kontraksi 1,1% YoY pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Baca Juga: BI: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$ 403,1 Miliar pada April 2023

“Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu,” tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9%, jasa pendidikan 16,8%, konstruksi 14,3%, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2%.

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” imbuh Erwin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×