Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat (AS) terus menghantui Indonesia. Kendati masalah plafon utang AS telah disepakati senat, namun hal itu berlangsung hanya sementara.
Karena itu, Bank Indonesia (BI) masih terus mencari dana siaga untuk menghadapi rencana pengurangan stimulus AS yang kemungkinan terjadi tahun depan.
Buktinya, dalam kunjungan ke Washington, AS, pekan lalu, BI menandatangani swap agreement untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara senilai US$ 2 miliar.
Dana siaga yang diberi nama ASEAN Swap Agreement tersebut telah ditandatangani oleh 10 negara di kawasan Asia Tenggara.
Gubernur BI Agus Martowardojo menyebut, tujuan diperpanjangnya ASEAN Swap Agreement tersebut untuk mendukung dan menyokong perekonomian di negara kawasan.
"Skemanya, 10 negara ASEAN saling mendukung dan jika dibutuhkan akan menyiapkan dana mencapai US$ 2 miliar," jelasnya di Jakarta, Kamis (17/10) malam.
Adanya penandatanganan ASEAN swap agreement tersebut, makin melengkapi dana siaga yang sudah dikumpulkan BI sebelumnya.
Seperti diketahui, bank sentral Indonesia tersebut sudah menandatangani kesepakatan bilateral currency swap agreement dengan tiga negara. Yaitu Jepang, China dan Korea Selatan.
Penandatanganan kesepakatan dengan Jepang sudah dilakukan pada akhir Agustus lalu senilai US$ 12 miliar, sedangkan untuk China dilakukan awal Oktober dengan nilai mencapai US$ 15 miliar.
Terakhir, perjanjian pertukaran mata uang dengan Korea Selatan yang baru dilakukan pekan lalu dengan nilai US$ 10 miliar.
Ini artinya, BI sudah mengantongi dana siaga mencapai US$ 39 miliar. Tapi, Agus menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti mencari penandaan bagi second line of defense tersebut.
Buktinya, BI tengah mengkaji untuk meningkatkan nilai perjanjian dalam multilateral currency swap Chiang Mai Initiative. "Akan ditingkatkan jumlahnya dari US$ 120 miliar menjadi US$ 240 miliar," tambah Agus.
Namun, Agus enggan menyebut kapan perjanjian multilateral tersebut akan diperpanjang. Alasannya, saat ini masih dalam proses penyelesaian dokumentasi.
Chiang Mai Initiative sendiri sudah pernah ditandatangani pada 2009 lalu dan anggotanya terdiri dari 10 negara ASEAN plus tiga negara yaitu China, Jepang dan Korea Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
