/2025/04/23/772603031.jpg "BI Rate Naik Jadi 5,5%, Ekonom: Beban Kelas Menengah Kian Berat")
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,5% dinilai belum cukup kuat mengangkat rupiah keluar dari tekanan. Di sisi lain, kebijakan moneter agresif tersebut justru berpotensi menambah beban kelas menengah dan menekan konsumsi domestik.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai persoalan rupiah saat ini bukan semata karena selisih suku bunga, melainkan menyangkut kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Masalah rupiah hari ini bukan sekadar soal kurang menariknya imbal hasil aset rupiah. Masalahnya lebih dalam, yakni turunnya kepercayaan pasar terhadap kesinambungan fiskal, meningkatnya kebutuhan valuta asing, tekanan harga energi global, serta kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional,” ujar Achmad dalam jawaban tertulis, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga: Perry Warjiyo Ungkap Alasan BI Kerek BI Rate Jadi 5,50%
Seperti diketahui, pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Sebelumnya, pada RDG Mei 2026, BI juga telah menaikkan bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu mengubah arah tekanan terhadap rupiah secara signifikan.
Achmad mengatakan, kenaikan bunga memang dapat memberi jeda psikologis terhadap pelemahan rupiah, tetapi belum menyentuh akar persoalan.
“Dalam situasi sekarang, pasar tidak hanya menghitung bunga, tetapi juga risiko,” katanya.
Ia mencontohkan rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp 18.190 per dolar Amerika Serikat (AS), meski kemudian sedikit pulih pasca kenaikan bunga acuan.
Menurut Achmad, kondisi tersebut ibarat menekan rem mobil ketika jalan yang dilalui justru rusak.
“Kebijakan suku bunga dapat dianalogikan sebagai rem mobil. Ketika kendaraan melaju terlalu cepat, rem diperlukan. Namun bila masalahnya adalah jalan berlubang, ban aus, bahan bakar bocor, dan pengemudi memberi sinyal tidak konsisten, menekan rem lebih dalam tidak otomatis membuat perjalanan aman,” jelasnya.
Ia mengatakan, tekanan terhadap rupiah juga diperburuk oleh melebarnya defisit transaksi berjalan serta mulai terkurasnya cadangan devisa.
Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan kuartal I-2026 mencapai US$ 4 miliar atau 1,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibanding kuartal IV-2025 sebesar US$ 2,5 miliar.
Baca Juga: Gubernur BI Beberkan Alasan Kerek BI Rate Jadi 5,50%: Tarik Dana Asing & Jaga Rupiah
Sementara itu, posisi cadangan devisa akhir Mei 2026 tercatat turun menjadi US$ 144,9 miliar dari sebelumnya US$ 146,2 miliar pada April 2026.
Di sisi lain, inflasi domestik sebenarnya masih relatif terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 3,08% secara tahunan, sementara inflasi inti hanya 2,59%.
Karena itu, Achmad bilang, kenaikan bunga saat ini lebih ditujukan untuk mempertahankan nilai tukar dibanding meredam inflasi.
Namun konsekuensinya, biaya kredit rumah tangga dan dunia usaha akan semakin mahal. Menurutnya, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak.
“Kenaikan bunga tidak terjadi di atas fondasi sosial yang kuat. Ia jatuh di atas kelas menengah yang sudah rapuh,” ujarnya.
Ia memperkirakan, kenaikan bunga 75 basis poin dapat menambah beban bunga KPR rumah tangga dengan sisa pokok Rp 500 juta hingga sekitar Rp 3,75 juta per tahun.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Ada 300 Perusahaan Beli Murah TBS Sawit Petani, Mentan: Sudah Mulai Diperiksa
Tak hanya itu, kenaikan BI Rate juga berisiko memperbesar beban fiskal pemerintah karena biaya penerbitan surat utang menjadi lebih mahal.
Menurut Achmad, pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyerahkan stabilisasi rupiah kepada Bank Indonesia semata.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal, menjaga independensi BI, serta melindungi daya beli kelas menengah agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam.
“Rupiah tidak akan kuat hanya karena bunga naik. Rupiah akan kuat bila pasar percaya bahwa APBN terkendali, bank sentral independen, kebijakan ekspor jelas, subsidi dikelola hati-hati, dan pertumbuhan dibangun dari sektor riil,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
