Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Lembaga pemeringkat Fitch Rating memang baru saja mempertahankan peringkat utang Indonesia BBB- dengan outlook stabil. Namun, pemerintah tetap harus waspada karena jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia semakin meningkat.
Data terbaru Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN pada akhir September 2014 sebesar US$ 292,3 miliar, naik 2,1% dibandingkan triwulan II (Juni) US$ 286,2 miliar. Peningkatan posisi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan posisi utang swasta yang naik 3,1% menjadi US$ US$ 159,3 miliar. Sedangkan utang pemerintah berkurang.
Walhasil, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 34% menjadi 34,68%. Indikator lainnya juga meningkat. "Perkembangan ULN masih cukup sehat namun perlu diwaspadai risikonya terhadap perekonomian," ujar Direktur Eksekutif Komunikasi BI Tirta Segara, Selasa (18/11).
Kini sudah ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank. Beleid itu mendorong sektor swasta untuk melakukan lindung nilai atau hedging, sehingga ULN bisa lebih sehat terhadap stabilitas ekonomi.
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kenaikan rasio ULN Indonesia terhadap PDB terjadi akibat ekspor yang masih melambat. Ke depannya, kesehatan ULN Indonesia akan tergantung dari kecepatan perbaikan ekspor dan besaran utang.
Pada tahun depan, BI memprediksi ekspor Indonesia akan naik dengan pertumbuhan sebesar 4%. "Sedangkan ULN akan melandai dengan kebijakan yang dikeluarkan BI," terang Perry.
Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat penurunan rasio ULN Indonesia akan sulit terjadi dalam waktu dekat lantaran ekspor Indonesia masih lesu. Sedangkan dari sisi utangnya, pinjaman swasta masih bisa meningkat. "Karena bunga pinjaman di luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri," tandas Lana.
Efektivitas kebijakan BI terbaru baru bisa terlihat pada triwulan II 2015. Pasalnya, penerapan kebijakan baru itu dimulai pada awal 2015.
Lagipula, langkah hedging di aturan BI bertujuan mengurangi risiko, bukan secara langsung mengurangi pinjaman. Apalagi, perusahaan Indonesia umumnya memiliki rekening di luar negeri karena likuiditas di luar berlimpah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
