Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) merilis aturan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) korporasi non bank. Aturan ini disangkal oleh BI akan memperlambat laju ekonomi.
Ketika ditanyakan pengaruh penurunan DER terhadap pertumbuhan ekonomi, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan yang lebih penting adalah kestabilan ekonomi jangka panjang. Akan tidak bermanfaat apabila ada kegiatan besar jangka pendek namun tidak hati-hati.
Lebih baik mempunyai aktivitas yang terus meningkat tapi berkelanjutan jangka panjang. "Kita tidak membatasi korporasi meminjam. Kalau mau pinjam silahkan tapi yang prudent (hati-hati)," tandasnya pada akhir pekan.
BI berharap dengan aturan ini baik dari rasio lindung nilai, rasio likuiditas dan peringkat utang bisa membuat korporasi lebih berhati-hati dan tidak sembarang melakukan pinjaman. Apalagi dengan adanya peringkat utang, korporasi yang berutang adalah korporasi yang memenuhi peringkat minimal BB.
Peringkat ini tentu saja menjadi tolak ukur manajemen perusahaan yang baik dalam mengelola utang dan asetnya. Di sisi lain, BI menjelaskan aturan ini akan mendorong pinjaman utang dari jangka pendek ke jangka panjang.
Sekedar mengingatkan, BI merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank. Aturan ini memuat tiga pokok besar.
Pertama, rasio lindung nilai. Rasio ini diterapkan dari selisih antara aset valas dengan kewajiban valas yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan ke depan hingga enam bulan.
Sebagai tahap awal untuk periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015, korporasi non bank yang memiliki ULN dalam bentuk valuta asing (valas) terhadap rupiah wajib melakukan hedging dengan rasio sebesar 20%. Kemudian pada 1 Januari 2016 rasio hedging dinaikkan menjadi 25%.
Kedua, rasio likuiditas. Korporasi non bank wajib menyiapkan aset valas tiga bulan sebelum jatuh tempo. Rasio aset valasnya minimal 50% dari kewajiban valas yang akan jatuh tempo. Rasio ini akan naik menjadi 70% sejak 1 Januari 2016.
Ketiga, peringkat utang. Korporasi yang melakukan ULN wajib memiliki peringkat utang paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
