Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) tengah membidik beberapa negara untuk diajak kerja sama dalam penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi atau local currency settlement (LCS).
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat mengatakan, hingga kini sudah ada tiga negara yang akan diajak menerapkan kerangka LCS dengan Indonesia.
“Ada Filipina, Korea Selatan, dan India. Kalau Filipina bahkan kami sudah ada MoU dan kalau dengan Korea Selatan dan India masih tahap penjajakan. Namun, ketiga negara ini memiliki semangat yang sama dengan Indonesia,” jelas dia kepada Kontan.co.id, Senin (9/8).
Donny mengatakan, salah satu pertimbangan Indonesia ingin mengajak kerja sama ketiga negara tersebut, karena adanya hubungan dagang yang cukup kuat.
Hal ini tercermin dari nilai perdagangan yang dihimpun oleh Kontan.co.id dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2020, ekspor Indonesia ke India mencapai US$ 10,39 miliar atau 6,36% dari total ekspor di tahun 2020. Sementara ekspor ke Korea mencapai US$ 6,51 miliar atau 3,99% dari total ekspor, dan ke Filipina tercatat US$ 5,9 miliar atau 3,61% dari total ekspor Indonesia.
Baca Juga: BI sempurnakan ketentuan tentang pasar uang, berikut isinya
Sementara untuk impor, dari India tercatat US$ 3,76 miliar atau setara 2,66% dari total impor pada tahun 2020. Untuk impor dari Korea tercatat sebesar US$ 6,85 miliar atau 4,84% dari total impor, dan Filipina senilai US$ 625,5 juta atau setara 0,44% dari total impor pada tahun lalu.
Dan asal tahu saja, India dan Korea Selatan merupakan negara yang masuk 10 besar negara tujuan ekspor Indonesia dan juga masuk 10 besar pangsa impor non migas Indonesia hingga saat kini.
Untuk saat ini, BI sudah menjalin kerja sama LCS dengan negara Jepang, Malaysia, Thailand, dan sedang proses finalisasi perjanjian LCS dengan China. Donny bilang, secara umum perkembangan transaksi LCS berbuah manis, terutama dengan Malaysia dan Jepang.
“Secara umum, transaksi kerangka kesepakatan dengan Malaysia dan Jepang menunjukkan perkembangan yang positif. Kalau Malaysia sejak 2018 dan Jepang meski baru tahun 2020, tetapi banyak peminatnya,” jelas Donny.
Perkembangan ini terlihat dari total transaksi yang terus meningkat per tahunnya. Untuk LCS dengan Malaysia, tercatat rata-rata transaksi ekuivalen US$ 22,5 juta per bulan pada tahun 2018.
Pada tahun 2019, transaksinya meningkat menjadi ekuivalen US$ 49,6 juta per bulan, dan kembali meningkat menjadi ekuivalen US$ 50,3 juta pada tahun 2020. Dan kemudian hingga pertengahan tahun 2021, transaksi LCS dengan Malaysia tercatat ekuivalen US$ 47,7 juta.
Baca Juga: Penjualan eceran pada bulan Juni 2021 turun
Sementara dengan Jepang, pada tahun pertama implementasi, tercatat transaksi LCS sebesar ekuivalen US$ 9,8 juta dan terus meningkat pada tahun 2021. Bahkan, hingga pertengahan tahun 2021 saja, jumlah transaksi LCS dengan Jepang sudah ekuivalen US$ 87,1 juta.
Sementara dengan Thailand, kesepakatan kerja sama LCS juga terlaksana dengan baik. Pada tahun 2018 tercatat ekuivalen US$ 9,2 juta, meningkat pada tahun 2019 menjadi ekuivalen US$ 13,7 juta.
“Sayangnya, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberi dampak pada penggunaan kerangka kerja sama dengan Thailand, sehingga transaksi turun menjadi ekuivalen US$ 12,1 juta,” papar Donny.
Namun, ada potensi pada tahun ini transaksi LCS dengan Thailand kembali meningkat. Pasalnya, baru sampai pertengahan tahun 2021 saja, transaksi LCS dengan negara Gajah Putih sudah mencapai ekuivalen US$ 10,7 juta.
Selanjutnya: OPSI berharap penyaluran subsidi gaji dapat lebih dipercepat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
