Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) menjamin tak ada celah korupsi di Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan bahwa BGN menerapkan skema pembayaran yang ketat untuk meminimalisir mark up anggaran yang dilakukan oleh mitra BGN.
"Gak mungkin ada korupsi di makan bergizi karena kita sudah bikin virtual account harus ditandatangani oleh berdua oleh mitra dan oleh badan gizi," katanya di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Selain itu, BGN menerapkan pembayaran bahan baku sesuai biaya yang dikeluarkan atau at cost. Selain itu, dalam membelanjakan bahan baku juga harus ada referensi harga pasar.
"Jadi ada beberapa SPPG yang coba mitranya membuat mark up itu dalam waktu sebentar saja langsung kita ketahui dan langsung diaudit oleh BPKP dan harus mengembalikan uangnya," ungkapnya.
Baca Juga: Badan Gizi Nasional Teratas, Ini 10 Instansi dengan Pagu Anggaran Terbesar di 2026
Sehingga pihaknya memastikan kasus-kasus penyalahgunaan anggaran sulit dilakukan dalam program makan bergizi gratis.
Apalagi, tambah Dadan, uang untuk program ini tidak disimpan degan rekening BGN tapi dikirim dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara langsung ke virtual.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengkhawatirkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kekhawatiran itu muncul seiring laporan adanya salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang dikabarkan tutup akibat kerugian hampir Rp 1 miliar. Kerugian tersebut diduga akibat penggelapan dana oleh pihak yayasan pengelola.
Baca Juga: Sasar 82,9 Juta Penerima Manfaat, Badan Gizi Nasional Butuh Dana Rp 116,6 Triliun
"Pencegahan korupsi apa sudah memadai? Dikhawatirkan MBG berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar dan termasif dalam sejarah Indonesia," ujar Wijayanto kepada Kontan.co.id, Minggu (20/4/2025).
Ia menilai, program MBG merupakan proyek besar yang digagas tanpa perencanaan teknokratis yang matang.
Menurutnya, banyak pihak sebenarnya telah memprediksi program ini akan sulit berjalan sesuai rencana.
Dari sisi anggaran, Wijayanto memperkirakan program MBG bisa menyedot dana hingga Rp 300 triliun per tahun.
Padahal, kondisi fiskal Indonesia saat ini sedang menghadapi tekanan, termasuk kesulitan dalam arus kas.
"Secara kasat mata, ini tampak seperti program yang dipaksakan," imbuhnya.
Baca Juga: Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Gizi Nasional Baru Mencapai Rp 5,5 Triliun
Selanjutnya: Tepis Fenomena Rojali dan Rohana, Airlangga Klaim Konsumsi Masyarakat Menguat
Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Besok, Rabu 6 Agustus 2025: Keuangan dan Karier Leo Bersinar Terang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
