Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.
Baca Juga: Megawati: Tidak ada hitungan proposional untuk jatah menteri dari parpol
Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.
Bahkan, KPK memastikan akan menghadirkan Imam juga ke persidangan sebagai saksi. Ia diduga masuk dalam daftar penerima suap. Kemudian, Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.
Dalam kasus ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka. Lukman disebut menerima Rp 70 juta dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini. PPP pun mengakui tak mengusulkan nama Lukman sebagai menteri di kabinet berikutnya.
Baca Juga: Fokus persiapan kongres PDIP, Megawati belum bicara pemerintahan dengan Jokowi
Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).
Namun, panggilan itu belum terpenuhi. KPK telah menggeledah kantor Kementerian Perdagangan, termasuk ruang kerja Enggar, dan menyita sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.
Pada Mei 2019 lalu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memberi sinyal adanya reshuffle kabinet seusai Lebaran. Ia menyatakan, mengganti menteri tidak ditentukan pada faktor apakah periode pemerintahan akan berakhir atau tidak.
Baca Juga: Pilihannya yang muda yang ahli
Namun, hingga kini belum terdengar lagi kabar soal reshuffle. Johan menuturkan, faktor utama seorang menteri dicopot untuk diganti sosok baru pada pemerintahan Jokowi ialah persoalan kinerja.
Selain itu, karena menteri tersebut terjerat persoalan hukum. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham adalah salah satu contohnya. Soal sejumlah menteri saat ini terseret kasus korupsi di KPK, ia mengingatkan bahwa para menteri itu masih sebatas saksi.
"Perlu dipahami, seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi belum tentu terlibat," kata mantan komisioner KPK itu. Meski begitu, Johan memastikan, Jokowi mengevaluasi para menterinya setiap saat. Dengan demikian, ada enam pos kementerian yang berpeluang diisi orang baru. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
