Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
Teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat ada penurunan nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2% dibanding tahun sebelumnya.
Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi, apalagi angka impor migas naik cukup besar. Presiden juga menyoroti angka ekspor Indonesia yang menurun.
Baca Juga: Jokowi akan sampaikan pidato sebagai Presiden terpilih, kubu Prabowo diajak gabung
Ekspor Januari-Mei 2019 year on year turun 8,6%. Akibat impor yang tinggi dan ekspor yang rendah, neraca perdagangan mengalami defisit 2,14 miliar dollar AS, padahal Jokowi menilai peluang untuk ekspor masih sangat besar.
"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi. Tak hanya Jonan dan Rini, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil juga kena tegur di sidang kabinet.
Teguran ini berkaitan dengan investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan. Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.
Baca Juga: Jokowi segera umumkan susunan kabinet
"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.
Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, yang mana dianggapnya masih lamban. "Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.
Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, pekan lalu. Menurut dia, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel di sana.
Baca Juga: Menyusun postur kabinet idaman
Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN. "Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka. “Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton sebagaimana dikutip Jakarta Post.
2. Terkait kasus korupsi
Selain masalah teguran, ada hal lain yang patut dipertimbangkan dalam menerka menteri yang berpeluang tipis untuk dipertahankan dalam kabinet. Diduga, ada beberapa anggota kabinet yang tersandung perkara korupsi.
