Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tepat sembilan tahun memimpin sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2023 lalu. Selama sembilan tahun kepemimpinannya, pengusaha memandang masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan ada beberapa permasalahan yang perlu perbaikan. Di antaranya mengenai inkonsistensi implementasi reformasi struktural ekonomi karena tekanan politik.
Lebih rinci Ia menjelaskan, Pada pengembangan sektor UKM khususnya skala menengah yang belum optimal.
Hal tersebut diperlukan karena usaha skala menengah yang paling memungkinkan berkontribusi optimal terhadap kenaikan nilai tambah dengan meningkatnya produktivitas serta penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Golkar Usung Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Demokrat: Siapa Pun Ya Terserah
"Lalu, terkait reformasi kualitas SDM kita. Kami menilai, hal ini sebenarnya bisa lebih baik lagi, karena terdapat program untuk reformasi kualitas SDM Indonesia," kata Shinta dihubungi Kontan.co.id, Minggu (22/10).
Meski ada program reformasi kualitas SDM, namun secara fakta di lapangan, kebutuhan skills set pekerja di era digitalisasi dan industry 4.0 sangat berbeda.
Shinta menambahkan, saat ini SDM dengan kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan untuk bisa adaptif dan inovatif.
"Sayangnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, struktur kualitas SDM Indonesia masih sama. Yaitu didominasi pekerja lulusan SMA ke bawah/ unskilled workers," ujarnya.
Meski demikian, Apindo mengakui adanya program vokasi, pemagangan, alokasi dana pendidikan dalam APBN untuk beasiswa, hingga skema kartu pra-kerja cukup membantu meningkatkan rasio angkatan kerja berpendidikan SMA/SMK ke atas dibandingkan 10 tahun lalu.
Akan tetapi, menurutnya kenaikan persentase pekerja lulusan SMA/SMK ke atas tidak sampai 10% jika dibandingkan 10 tahun yang lalu. Padahal, Shinta mengungkapkan gap kebutuhan skilled workers pasca pandemi justru semakin tinggi.
Baca Juga: Menteri-Menteri Ajukan Cuti Jelang Pemilu, Bagaimana Nasib Pemerintahan Jokowi?
Maka, diperlukan pemimpin selanjutnya yang fokus melakukan akselerasi pencapaian program yang fokus pada hal tersebut.
Kemudian, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengecil dari semula 27,41% pada 2005 menjadi hanya 18,34% pada 2022. Ia menjelaskan, faktor utamanya disebabkan sektor manufaktur Indonesia yang memang semakin tidak kompetitif dibandingkan dengan negara kompetitor.
"Bahkan jika dibandingkan negara ASEAN yang dengan cepat lebih dulu melakukan reformasi struktural terhadap iklim usaha dan investasi sekaligus menciptakan keterbukaan ekonomi lebih cepat dari kita. Kondisi semakin diperparah stagnasi efisiensi biaya seperti logistik, energi, suku bunga yang masih menjadi komponen termahal ke 2 di ASEAN," jelasnya.
Ia juga menyoroti soal kenaikan upah di Indonesia yang signifikan terjadi dalam 10 tahun terakhir, namun tidak disertai perbaikan kualitas pekerja. Hal tersebut menyebabkan industri manufaktur padat karya tidak kompetitif bila berada di Indonesia.
Sementara itu, Shita menyebut industri padat modal juga tidak bisa masuk dengan skala besar akibat pool skilled workers di Indonesia sangat terbatas.
Baca Juga: Mantap! Realisasi Investasi di Sektor Hilirisasi Mencapai Rp 266 Triliun
"Belum lagi keterbukaan terhadap skilled workers asing juga terbatas. Daya saing sektor manufaktur kita rendah, karena berorientasi pasar nasional sehingga pertumbuhan kinerja terbatas dan tidak mampu berkompetisi dengan manufaktur negara tetangga yang berorientasi ekspor, mulai menciptakan nilai tambah lewat integrasi dengan sektor jasa untuk menciptakan inovasi produk," jelasnya.
Di tahun terakhirnya, Shinta mengatakan Presiden Jokowi harus melakukan penciptaan stabilitas makroekonomi, reformasi struktural iklim usaha/investasi, reformasi SDM, keterbukaan ekonomi, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang krusial.
Meski demikian, menurutnya kepemimpinan Jokowi juga telah berhasil melakukan pengembangan manufaktur berdasarkan basis potensi SDA simultan disertai kebijakan spesifik sesuai kebutuhan komoditas, dengan target-target terukur dan tata kelola yang baik.
Adapun fokus lain yang perlu ditingkatkan di sisa kepemimpinan adalah bagaimana melakukan optimalisasi manfaat ekonomi dari infrastruktur yang telah dibangun, serta konsistensi kebijakan jangka menengah-panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
