Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usulan menjadikan kasino sebagai objek baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) terus menuai pro dan kontra. Sebelumnya, Anggota DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita mengusulkan agar kasino menjadi pendapatan baru untuk negara.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Keuangan pada Kamis (8/5/2025) lalu.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau jalanin kasino. Coba negara Arab saja jalankan kasino. Mereka kan out of the box,” kata Galih dalam rapat.
Terkait hal itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah untuk mengkaji usulan melegalkan kasino di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara.
Baca Juga: Judi Online Sudah Merangsek Segala Lini
Menurutnya, pemerintah bisa melakukannya dengan mempelajari kebijakan yang telah diterapkan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia
“Indonesia juga sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sama seperti UEA yang kini tengah membangun kasino besar di negaranya dan Malaysia yang secara resmi telah melegalkan kasino pada tahun 1969,” kata Hikmahanto Juwana di Bekasi, Sabtu (17/5/2025) seperti dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, pemerintah harus membuka mata untuk menyikapi hal tersebut dengan melakukan asesmen atau penilaian objektif terhadap tiga hal penting terkait legalisasi kasino.
Hikmahanto menyebut, langkah pertama adalah pemerintah dapat melakukan asesmen terhadap aspek perputaran uang dalam praktik judi.
Hal ini karena berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah perputaran uang pada judi daring yang dioperasikan dari Kamboja dan Myanmar sangat besar.
Baca Juga: DPR: Peran OJK Dalam Pemberantasan Judi Online Belum Optimal
“Yang kedua adalah apakah memang bisa rakyat kita yang katanya mayoritas beragama Islam, terus sangat beragama, untuk melepaskan diri dari judi? Ternyata kan tidak,” ujar Hikmahanto.
Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah beberapa kali berniat memberantas korporasi judi daring, permasalahannya adalah korporasi tersebut berada di negara yang melegalkan kasino seperti Kamboja dan Myanmar.
“Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan asesmen dan menurut kita tidak bisa diselesaikan, bukan tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja," jelasnya.
Ia juga mencontohkan kebijakan negara tetangga yang mengatur hal tersebut.
"Seperti kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia atau di Singapura juga ada. Tapi, untuk warga Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus ada syarat ketat,” tambahnya.
Hikmahanto juga mengatakan bahwa meski Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, namun aktivitas judi tetap tinggi.
Ia juga menyebut bahwa pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, aktivitas judi dilegalkan dengan bentuk-bentuk seperti Porkas dan SDSB.
Baca Juga: Kasus Judi Online, MAKI Apresiasi Pemeriksaan Budi Arie Oleh Bareskrim
“Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya,” katanya.
“Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya,” imbuh Hikmahanto.
Hikmahanto juga mencontohkan aktivitas di Uni Emirat Arab yang meski mengharamkan judi, tetap membuka kasino dengan membangun kawasan ekonomi khusus.
Ia juga menyarankan, apabila pemerintah Indonesia berani mengambil kebijakan membuka kasino di kawasan ekonomi khusus, namun harus tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan masyarakat.
“Selama ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan judi online disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali,” ujar Hikmahanto.
Sudah mereka keluar masuk secara ilegal, ditambah melakukan perbuatan yang tidak baik bagi warga negara kita. Dan tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka untuk mengeluarkan uang. Kan tidak benar juga kalau seperti begitu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan perlu kajian mendalam sebelum memutuskan melegalkan pendirian kasino di Indonesia untuk menggenjot penerimaan negara.
Baca Juga: Sebanyak 97.000 Anggota TNI-Polri Bermain Judi Online
“Wah itu perlu kajian ya,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar di kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Wacana melegalkan beroperasinya kasino muncul di tengah gencarnya pelarangan judi online.
Alexander menambahkan Komdigi tidak punya kewenangan untuk melegalkan bisnis kasino. Karena itu, dia enggan menanggapi lebih lanjut soal wacana tersebut.
“Untuk masalah itu bukan porsinya kami untuk menanggapi masalah itu ya,” ucap Alexander.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dukung Pemberantasan Judi Online, Guru Besar UI Dorong Pemerintah Tiru UEA dan Malaysia, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/05/18/dukung-pemberantasan-judi-online-guru-besar-ui-dorong-pemerintah-tiru-uea-dan-malaysia?page=all.
Selanjutnya: Link Live Streaming Borneo FC vs Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 Pukul 19.00 WIB
Menarik Dibaca: Gaet 8.000 Pelari, BFI RUN 2025 Menularkan Energi Positif Menuju Gaya Hidup Sehat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_05052510573600.jpg)
