Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja oleh DPR, Senin (5/10/2020) menimbulkan polemik. Buruh di berbagai daerah menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Di media sosial, banyak beredar informasi Omnibus law Cipta Kerja akan menekan upah buruh, seperti upah buruh dibayar per jam, benarkah demikian?
Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR setelah sembilan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya. Hanya dua fraksi di DPR yang menolak pengesahan omnibus law Cipta Kerja, yakni dari Partai Demokrat dan PKS.
Pengesahan omnibus law Cipta Kerja juga mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat terutama kalangan buruh. Alasannya, omnibus Law Cipta Kerja merugikan buruh karena upah bisa turun.
Bagaimana pengaturan upah menurut omnibus law Cipta Kerja? Apa yang membedakan pengaturan upah buruh dalam omnibus law Cipta Kerja dengan sebelumnya?
Baca juga: Harga PCX dan Forza diskon Rp 11 juta, cash dan kredit, ini rinciannya
Sebelum ada omnibus law Cipta Kerja, upah buruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut perbedaan aturan upah buruh antara omnibus law Cipta Kerja dengan UU 13/2003.
