Belum Setahun Menjabat, Menkeu Purbaya Dihujani Kritik Tajam

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum genap satu tahun menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah mendapat sorotan dan kritik tajam para ekonom. Enam bulan pertama menjadi Bendahara Negara di Pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto, Purbaya dinilai belum mampu menunjukkan perbaikan berarti pada sejumlah indikator ekonomi.

Sebaliknya, beberapa perkembangan terbaru atas kebijakan pemerintah justru memunculkan kekhawatiran baru terhadap kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Pakar ekonomi Ferry Latuhihin menjadi salah satu yang paling vokal mengkritik arah kebijakan fiskal saat ini. Menurutnya, kinerja ekonomi Indonesia belum mencerminkan berbagai janji yang disampaikan Purbaya ketika pertama kali diangkat sebagai Menteri Keuangan.

“Kinerja ekonomi kita tidak sesuai dengan janji-janji Purbaya ketika dia diangkat menjadi Menkeu,” kata ekonom yang akrab disapa Latuhihin belum lama ini.

Ia menunjuk pada langkah dua lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch yang menurunkan outlook ekonomi Indonesia. Bagi Latuhihin, keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi domestik sedang menghadapi tekanan yang tidak kecil.

Baca Juga: Banyak Pemda Tertekan Fiskal, Apkasi Beberkan Penyebabnya

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti tren defisit anggaran dalam dua bulan pertama tahun ini. Menurutnya, defisit pada Januari tercatat sekitar Rp 54,6 triliun, lalu meningkat tajam menjadi sekitar Rp 135,7 triliun pada Februari.

Bagi Latuhihin, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan fiskal mulai terasa lebih awal dalam tahun anggaran berjalan.

Kritik Latuhihin juga menyinggung pernyataan optimistis pemerintah terkait pasar keuangan.

Ia mengingat kembali pernyataan Purbaya pada tahun lalu yang sempat menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menembus level 10.000. Namun kenyataannya, arah pasar justru bergerak sebaliknya.

“Terbukti IHSG terjun bebas dari all time high ke 8.200 setelah Moody’s menurunkan outlook ekonomi kita dari stabil menjadi negatif. Lalu jatuh lagi ke bawah 8.000 setelah Fitch ikut menurunkan outlook,” ujarnya.

Saat ini, dengan IHSG berada di kisaran level 7.400-an pada 10 Maret 2026, tidak menutup kemungkinan indeks bisa turun lebih jauh hingga menyentuh level 6.000 apabila tekanan eksternal semakin kuat, terutama jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati US$100 per barel akibat eskalasi konflik geopolitik seperti perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

Jika skenario tersebut terjadi, Latuhihin memperkirakan bukan hanya outlook ekonomi yang akan kembali memburuk, tetapi juga peringkat kredit Indonesia yang berpotensi ikut diturunkan.

Dalam pandangannya, berbagai perkembangan itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

“Semua fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya Purbaya tidak paham bagaimana ekonomi bekerja,” kata Latuhihin.

Baca Juga: Konflik Timur Tengah Ganggu Penerbangan, 19.509 Jemaah Umrah Sudah Dipulangkan

Ia mencontohkan salah satu kebijakan yang menurutnya kurang tepat, yakni penarikan saldo anggaran lebih (SAL) dari Bank Indonesia total sebesar Rp 275 triliun pada tahun lalu. Dana tersebut kemudian ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sebelum akhirnya sebagian ditarik kembali sekitar Rp 125 triliun pada akhir tahun.

Terbaru, Purbaya berencana menempatkan likuiditas Rp 100 triliun tahun ini ke sistem perbankan. Padahal, pada saat yang sama sektor perbankan justru mengalami kelebihan likuiditas dengan nilai undisbursed loan mencapai sekitar Rp 2.735 triliun.

Bagi Latuhihin, kondisi itu menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal dengan situasi likuiditas di sektor keuangan. Di tengah tekanan global yang semakin besar, terutama dari kenaikan harga minyak dunia, Latuhihin menilai pemerintah harus segera mengambil langkah korektif.

Salah satu langkah yang menurutnya perlu dipertimbangkan Menkeu Purbaya adalah menghentikan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara total agar pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Ia juga mengingatkan pemerintah, terutama Purbaya, untuk tidak menambah utang baru demi mempertahankan program tersebut.

“Kalau ngutang lagi untuk mempertahankan MBG, dolar bisa langsung terbang ke Rp 20.000,” ujar Latuhihin.

Risiko tersebut, menurutnya, akan semakin besar jika Bank Indonesia sampai dipaksa mencetak uang untuk menyerap surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar. “Itu sangat berbahaya,” katanya.

Karena itu, bagi Latuhihin, pilihan kebijakan yang paling realistis saat ini adalah menghentikan program MBG agar stabilitas fiskal tetap terjaga. Meski demikian, ia menyadari keputusan tersebut tidak mudah diambil.

Baca Juga: Ekonom Celios Soroti Siaga 1 Militer, Picu Ketidakpastian Ekonomi

“Opsi terbaik adalah menghentikan MBG secara total. Masalahnya, berani atau tidak,” ujarnya.

Kritik terhadap kinerja fiskal di tangan Purbaya juga datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia menilai sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan pada pengelolaan fiskal dalam beberapa waktu terakhir.

Bhima mengatakan disiplin fiskal dinilai mulai memburuk, yang tercermin dari potensi pelebaran defisit anggaran. Jika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,3% sampai 3,6% terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui batas yang selama ini dijaga pemerintah.

“Di era Purbaya, fiscal buffer atau cadangan fiskal semakin menurun,” ujar Bhima.

Ia juga menyoroti persoalan transparansi anggaran pemerintah. Menurutnya, dokumen APBN 2026 yang terlambat dipublikasikan ke masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi dan keterbukaan data fiskal.

Bhima menilai faktor transparansi tersebut menjadi perhatian lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch karena merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kredibilitas kebijakan fiskal suatu negara.

Selain itu, ia menilai prioritas belanja negara belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan ekonomi saat ini. Program MBG yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah disebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesiapan anggaran hingga distribusi di lapangan.

Di tingkat daerah, Bhima juga menyoroti perubahan kebijakan penggunaan dana desa. Ia menyebut sekitar 58% dana desa dialihkan ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai berpotensi mengganggu prioritas pembangunan daerah.

Bhima juga menyoroti persoalan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN. Menurutnya, pembayaran kompensasi belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan seperti yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.

Baca Juga: Ada El Nino, Pemerintah Geber Program Pompanisasi

Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan pada arus kas perusahaan, terutama ketika harga minyak dunia mengalami fluktuasi tajam. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi tersebut bahkan dapat meningkatkan risiko penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Di luar aspek teknis kebijakan, Bhima juga menilai komunikasi pemerintah terhadap publik dan pasar perlu diperbaiki. Menurutnya, sejumlah pernyataan kebijakan yang terlalu optimistis justru berpotensi menurunkan kepercayaan.

“Purbaya terlalu over promised dan bluffing sehingga menurunkan kepercayaan pasar dan publik,” kata Bhima.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, kritik dari para ekonom ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya menyangkut angka dan program, tetapi juga soal menjaga kredibilitas kebijakan dan kepercayaan pasar terhadap arah ekonomi negara.

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti, kritik ekonom ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan fiskal bukan hanya soal angka dan kebijakan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

IHSG Terkoreksi Hari ini (12 Januari 2026)

IHSG Turun Tipis Hari Ini, 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi 12 Januari 2026.

IHSG Menghijau Ini, 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi 13 Januari 2026.