Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Belanja modal yang minim terserap, telah membuat pencapaian target penurunan angka kemiskinan sulit tercapai. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), realisasi angka kemiskinan tahun 2013 hingga bulan Juli 2013 lalu masih jauh dari target yaitu, sebesar 13,3% dari jumlah penduduk Indonesia.
Padahal, target angka kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013, berada di level 9,5%-10,5% dari jumlah penduduk. Menurut Lukita, belanja modal juga cukup memiliki andil dalam menciptakan lapangan pekerjaan. "Jumlah belanja modal yang dianggarkan itu seharusnya bisa berkontribusi hingga 20% terhadap perekonomian," ujar Lukita, Selasa (29/10) di Jakarta.
Bila jumlah lapangan pekerjaan bertambah, maka akan mendorong daya beli masyarakat sehingga dengan sendirinya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi malah melambat, hal ini berdampak pada ketersediaan lapangan kerja.
Sementara itu, dari realisasi anggaran belanja pemerintah hingga bulan September 2013 lalu, penyerapan belanja modal merupakan yang paling rendah yaitu hanya sebesar 37,5% dari APBN Perubahan 2013. Hingga akhir September, belanja modal Pemerintah hanya sebesar Rp 72,3 triliun, padahal anggaran yang disiapkan Pemeirntah mencapai Rp 192,5 triliun hingga akhir tahun ini.
Meski masih jauh dari target, Lukita optimistis pihaknya masih bisa menekan angka kemiskinan tahun 2013 ini minimal mendekati target 10,5% dari jumlah penduduk. Dengan catatan, inflasi bisa ditekan dengan menjaga harga-harga stabil. Selain itu, pemerintah harus terus berupaya menjaga iklum dunia usaha dari guncangan kondisi ekonomi global, supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal yang lebih penting lainnya menurut Lukita adalah dengan memberikan akses kemudahan kepada dunia usaha. Supaya dunia usaha lebih efisien dan lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, dengan begitui maka kepercayaan investor untuk berusaha di indonessia meningkat, tujuannya supaya lapangan kerja terbuka dan pengangguran berkurang sehingga angka kemiskinan juga ikut berkurang.
Adapun Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran selalu tidak maksimal. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu responsif, bukan berdasarkan perencanaan yang bersifat jangka panjang. "Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan," kata Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
