Belanja APBN Awal Tahun Agresif Tapi Belum Optimal ke Ekonomi, Defisit Bisa Dekati 3%

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko pelebaran defisit anggaran di tengah akselerasi belanja negara yang sangat agresif pada awal 2026, di saat penerimaan negara masih minim.

Menurut Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, meskipun terdapat sejumlah indikator penerimaan pajak yang terlihat positif, terdapat catatan penting yang perlu dicermati, terutama dari sisi pajak berbasis produksi. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Bruto tercatat turun 4%, yang mengindikasikan laba korporasi tidak setinggi tahun sebelumnya.

“Artinya keuntungan korporasi tidak seagresif tahun lalu. Ini perlu menjadi perhatian,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Baca Juga: Defisit APBN Awal 2026 Tembus Rp 54,6 Triliun, Belanja Melonjak Tajam

Di sisi lain, lonjakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar 7,7% secara bruto dan 83,9% secara neto, memang menunjukkan perbaikan konsumsi. Namun, ia menilai kenaikan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Selain karena PPN bersifat regresif dan sensitif terhadap inflasi, peningkatan itu juga berpotensi dipengaruhi efek basis rendah (low base effect) pada tahun sebelumnya ketika penerimaan PPN sempat terkontraksi.

“Jangan sampai kita melihat kenaikan ini sebagai sinyal siklus yang kuat, padahal bisa jadi hanya efek dari tahun lalu yang rendah,” katanya.

Askar menyoroti lonjakan belanja negara yang sangat tajam pada Januari 2026. Belanja pemerintah pusat disebut tumbuh di atas 53,3% secara tahunan, mencerminkan pola frontloading atau percepatan belanja di awal tahun. Menurutnya, strategi tersebut memiliki konsekuensi terhadap tekanan kas negara pada awal tahun anggaran.

“Risiko frontloading itu adalah tekanan fiskal di awal tahun. Pertanyaannya sekarang, belanja ini untuk apa dan seberapa besar dampaknya?” ujarnya.

Baca Juga: Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Luhut: Perjanjian RI-AS Tetap Menguntungkan

Ia mencontohkan belanja untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menelan anggaran sekitar Rp 19,5 triliun pada awal tahun, dibandingkan periode tahun lalu Rp 45,2 miliar. Bahkan sampai dengan 21 Februari 2026, realisasi belanja MBG sudah tembus Rp 36,6 triliun, atau 10,9% dari pagu APBN Rp 335 triliun.

Menurutnya jika belanja lebih banyak terserap pada program dengan efek pengganda (multiplier effect) terbatas, maka belum tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal pada kuartal I-2026.

Selain itu, ia menilai kebijakan belanja yang agresif dan cenderung populis belum tentu otomatis meningkatkan daya beli masyarakat, apalagi di tengah ruang konsolidasi fiskal yang semakin sempit.

Yang paling dikhawatirkan, kata Askar, adalah tren pelebaran defisit sejak Januari 2026. Ia mengingatkan bahwa pola serupa terjadi pada awal 2025, ketika defisit melebar dan menjadi tekanan sepanjang tahun.

Dengan berbagai komponen belanja yang sudah digelontorkan pada Januari dan Februari, ia memperkirakan defisit fiskal 2026 berpotensi mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang.

“Bisa jadi defisit terhadap PDB mencapai di atas 2,92% atau bahkan hampir mendekati 3%. Ini yang perlu diwaspadai,” tegasnya.

Baca Juga: Trump Beri Tarif Global 15%, Indonesia Bakal Negosiasi Lagi?

Jika defisit terus membesar tanpa diimbangi kualitas belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, menurutnya kapasitas fiskal pemerintah dalam jangka menengah bisa tergerus.

Askar juga menyoroti ketergantungan penerimaan pajak sektoral yang masih banyak ditopang sektor pertambangan. Diversifikasi ekonomi dan optimalisasi penerimaan di sektor lain dinilai mendesak, termasuk pembenahan praktik pertambangan ilegal.

“Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menilai kualitas belanja. Kita juga harus lihat dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan distribusi manfaatnya,” katanya.

Ia mengingatkan, apabila defisit terus melebar sementara efektivitas belanja belum optimal, maka risiko fiskal 2026 tidak hanya berdampak pada stabilitas anggaran, tetapi juga pada ruang kebijakan pemerintah di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya: OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di BPR Panca Dana

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (24/2), Hujan Sangat Lebat di Provinsi Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News