Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan anggaran penanganan virus Corona (Covid-19) menjadi Rp 677,2 triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari alokasi anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 405,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Rabu (3/6): 28.233 positif, 8.406 sembuh, 1.698 meninggal
Diantaranya untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, dukungan kepada UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, insentif dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun, serta untuk dukungan sektoral dan pemda sebesar Rp 97,11 triliun.
"Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas, Rabu (3/6).
Apabila mengacu pada draf Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertajuk Covid-19: Dampak, Penanganan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), & Outlook APBN 2020 yang diterima Kontan.co.id, alokasi dana kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun akan digunakan untuk berbagai hal.
Pemerintah akan mengalokasikan untuk belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp 65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,90 triliun, santunan kematian Rp 300 juta, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 3 triliun, alokasi dana untuk Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp 3,5 triliun, serta insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp 9,05 triliun.
Baca Juga: BUMN peroleh kucuran dana Rp 52,57 triliun, BUMN apa saja yang dapat dana?
Kemudian, untuk belanja perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun alokasinya untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 37,40 triliun, bansos sembako Rp 43,60 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,80 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp 32,40 triliun, kartu prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik Rp 6,90 triliun, logistik/pangan/sembako Rp 25 triliun, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 31,80 triliun.
Adapun untuk dukungan kepada UMKM sebesar Rp 123,46 triliun akan digunakan untuk subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) Rp 1 triliun, pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,40 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM senilai Rp 1 triliun.
Lalu, di dalam insentif dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun ini mencakup dana untuk cadangan perluasan, PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penurunan tarif PPh Badan, serta stimulus lainnya.
Baca Juga: Meski dibayangi wabah corona, SKK Migas siap kebut proyek hulu migas tahun ini
Selanjutnya, alokasi dana pada pembiayaan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun akan digunakan untuk penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi padat karya, belanja imbal jasa penjaminan padat karya, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) padat karya, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan talangan untuk modal kerja.
Terakhir, pada dukungan sektoral dan Pemda sebesar Rp 97,11 triliun dana ini akan digunakan untuk program padat karya Kementerian/Lembaga (K/L), insentif perumahan, insentif pariwisata, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta fasilitas pinjaman daerah.
"Rincian dana untuk korporasi maupun untuk padat karya sedang dilakukan finalisasi. Namun, kami sudah mencadangkan supaya bisa dimasukkan dalam revisi Perpres ini," kata Sri.
Baca Juga: Hadapi new normal, Adaro Energy (ADRO) masih pertahankan panduan operasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
